Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baru Dilantik sebagai Menag, Lukman Minta Masukan KPK soal Penyelenggaraan Haji

Kompas.com - 10/06/2014, 14:27 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Selasa (10/6/2014), untuk berkonsultasi seputar penyelengaraan haji hingga tugas Kementerian Agama (Kemenag).

"Saya hanya ingin mendapat masukan dari KPK. Terkait penyelenggaraan haji, fungsi, dan tugas Kemenag," kata Lukman.

Namun, Lukman yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu belum banyak komentar mengenai langkahnya untuk memberantas korupsi di Kemenag. Lukman yang mengenakan kemeja batik lengan panjang itu langsung memasuki Gedung KPK.

"Nanti saja, ya," kata mantan Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya, KPK berharap Menteri Agama yang baru dilantik itu bisa memperbaiki penyelenggaraan haji. Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, hasil kajian KPK menemukan ada 48 kelemahan terkait dengan sistem penyelenggaraan haji di Kemenag.

Namun, Zulkarnain tidak menjelaskan lebih jauh 48 temuan KPK terkait dengan permasalahan dalam penyelenggaraan haji tersebut. KPK akan mengevaluasi lagi sejauh mana Kemenag telah melakukan perbaikan atas temuan-temuan masalah yang telah disampaikan KPK beberapa waktu lalu.

KPK menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka berkaitan dengan penyelenggaraan haji 2012/2013. Selaku Menag ketika itu, Suryadharma diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara.

Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan Suryadharma, antara lain, dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membayari pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Di antara keluarga yang ikut diongkosi adalah para istri pejabat Kementerian Agama.

Ketua Umum PPP itu lalu mengundurkan diri dari kabinet. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian melantik Lukman sebagai Menag, Senin (9/6/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com