Ide Prabowo Naikkan Gaji Pejabat Dinilai Tak Tepat - Kompas.com

Ide Prabowo Naikkan Gaji Pejabat Dinilai Tak Tepat

Deytri Robekka Aritonang
Kompas.com - 10/06/2014, 09:39 WIB
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari kubu koalisi Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa memaparkan visi misi saat Debat Capres - Cawapres bertema Pembangunan Ekonomi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum di Balai Serbini, Jakarta, Senin (9/6/2014) malam. Pemilu Presiden 2014 akan berlangsung 9 Juli 2014 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto, untuk memberantas korupsi dengan menaikkan gaji pejabat pemerintah dan penegak hukum dinilai tidak tepat. Perilaku korup dan niat menjual sumber daya ekonomi bangsa adalah karena nasionalisme yang rendah.

"Tidak. Saya tidak yakin itu karena kurang gaji. Kita buta, punya ketumpulan nasionalisme," ujar pengamat reformasi birokrasi Universitas Gadjah Mada Purwo Santosa, Selasa (10/6/2014).

Ia mengatakan, slogan efisiensi dalam mengelola negara menjadi penyebab banyak sumber daya alam negara dijual ke pihak asing. Menurutnya, slogan efisiensi bertolak belakang dengan semangat nasionalisme.

"Nasionalisme kita diekspresikan dengan mengibarkan bendera, mencium bendera, baris berbaris. Tapi melacurkan sumber daya alam bukan bagian dari nasionalisme," ujar Purwo.

Soal kecilnya kesejahteraan penyelenggara negara, ia mengatakan, menaikkan gaji bukan cara yang jitu untuk menyelesaikannya. Ia mengatakan, penghasilan seorang penyelenggara negara harus dihitung berdasarkan kinerjanya, bukan hanya pada jabatannya.

Menurutnya, harus ada penetapan standar gaji dengan penghitungan yang tepat. Selain itu, lanjut Purwo, harus ada cara untuk mencegah penyelenggara negara mendapat gaji tambahan di luar yang ia dapat dari negara.

Sebelumnya, dalam debat capres, Senin (9/6/2014), Prabowo mengatakan, kecilnya gaji kepala daerah menyebabkan yang bersangkutan menyelewengkan anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD). Hal yang sama juga terjadi pada menteri dan pejabat pemerintah pusat.

Selain itu, katanya, penyelenggara negara membiarkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia jatuh ke tangan asing. "Semua pejabat dan pegawai negeri harus dijamin kualitas hidupnya," kata Prabowo.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisDeytri Robekka Aritonang
EditorAna Shofiana Syatiri
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM