Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu HAM Tak Masuk Debat Capres, KPU Dilaporkan ke Ombudsman

Kompas.com - 09/06/2014, 13:58 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama beberapa lembaga swadaya masyarakat dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Melawan Lupa melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Ombudsman RI. KPU dianggap mengabaikan rekomendasi Kontras untuk memasukkan isu peradilan HAM sebagai salah satu konten debat calon presiden.

"Kasus penculikan paksa termasuk pelanggaran HAM berat. Dalam kerangka hukum itulah kami buat laporan ke KPU," ujar Wakil Koordinator Kontras Bidang Advokasi Yati Andriyani di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Yati mengatakan, KPU dianggap tidak menanggapi masukan Kontras dan para keluarga korban pelanggaran HAM beberapa waktu lalu. Yati mengklaim, Kontras sudah dua kali mengajukan rekomendasi kepada KPU. Pada 14 Maret 2014, Kontras dan keluarga para korban pelanggaran HAM merekomendasikan KPU untuk terbuka kepada masyarakat mengenai rekam jejak capres-cawapres dan menolak capres-cawapres bebas pelanggaran HAM.

Setelah itu, pada 2 Juni 2014, Kontras kembali memberi masukan untuk memasukkan isu HAM ke dalam materi debat capres-cawapres. Kedua rekomendasi tersebut mereka ajukan secara lisan dan tertulis.

Yati menyayangkan, hingga kini KPU belum menanggapi rekomendasi tersebut. Menurut dia, tidak ada penjelasan mengenai cara KPU menindaklanjuti rekomendasi itu dengan sungguh-sungguh. "Setidaknya KPU jelasin ke kami, usulan tersebut diterima atau tidak. Kalau tidak diterima, dengan alasan apa?" kata Yati.

Menanggapi laporan tersebut, anggota Bidang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Ombudsman, Budi Santoso, akan menindaklanjuti laporan yang menjadi kewenangan Ombudsman. Ia juga menjamin hasil klarifikasi kepada KPU nantinya akan dilakukan secara tertulis agar ada bukti hitam di atas putih.

"Kami harus minta klarifikasi KPU kenapa masukan Kontras dan keluarga korban pelanggaran HAM belum diberikan klarifikasi mengenai tema HAM dalam debat," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com