Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Tudingan Diskriminasi di Kementan, Suswono Sebut Hashim Ceroboh

Kompas.com - 03/06/2014, 22:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Pertanian Suswono menyayangkan pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, yang menyebutkan adanya diskriminasi dalam tubuh kementerian tersebut. Ia menyebut adik calon presiden Prabowo Subianto itu ceroboh dalam memberikan pernyataan yang terekam dalam sebuah video dan diunggah ke YouTube.

Kini Suswono tengah mengumpulkan informasi soal adanya video tersebut. Dia berharap dapat pertemuan dengan Hashim untuk menanyakan sumber informasi yang didapat pengusaha minyak itu soal situasi di kementeriannya.

"Saya ingin tahu, apa benar dia berkata begitu? Dari mana sumbernya? Karena pernyataan tanpa klarifikasi dikeluarkan seorang tokoh yang kini dikenal rakyat, menurut saya Pak Hashim sangat ceroboh," kata Suswono.

Pernyataan Suswono itu terkait sebuah video di situs YouTube yang menampilkan Hashim dalam acara The United States-Indonesia (Usindo) Society Washington Special Open Forum Luncheon yang diadakan di Washington DC, Amerika Serikat, pada 17 Juli 2013.

Video tersebut memuat dua hal, pertama adalah pemecatan pegawai di Kementerian Pertanian yang dikuasai kader Partai Keadilan Sejahtera dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir. Kedua, berisi pernyataan Hashim yang menekankan bahwa Prabowo pro-Amerika.

Mengenai pemecatan pegawai Kementan, di video itu Hashim menyebut ada 73 pegawai, yang kemarin dikoreksinya menjadi 76 orang, yang dipecat karena beragama tertentu. Menurut Hashim, tindakan diskriminatif itu tidak bisa ditoleransi.

Tidak berdasarkan agama

Suswono menegaskan tidak pernah memecat atas nama agama. Saat video itu ramai dibicarakan ke publik, dia sudah memeriksa jumlah pegawai beragama Kristen di kementeriannya. Dari hasil penelusuran itu, Suswono mendapati bahwa jumlah pegawai Kementan beragama tersebut tidak pernah lebih dari 70 orang semenjak masa kepemimpinan Bungaran Saragih (2000-2004).

Suswono mencontohkan, banyak di antara pemeluk agama Kristen mendapatkan kedudukan di eselon II dan eselon III Kementan, seperti Direktur Pemasaran Internasional Mesah Tarigan, Direktur Budidaya dan Pascapanen Buah Rahman Pinem, serta Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Sujarwanto.

"Di bawah Direktur Pemasaran Internasional, ada empat bagian lagi, salah satunya juga kristiani. Di eselon tiga lebih banyak lagi. Jadi itu sama sekali tidak benar apa yang disampaikan Pak Hashim, sangat disayangkan, tanpa diklarifikasi lebih dulu," katanya.

Mekanisme pemilihan dan pemecatan

Suswono juga menjelaskan tentang mekanisme promosi jabatan bagi para pejabat di lingkungan kementeriannya. Untuk pejabat eselon I, katanya, pemilihan langsung dilakukan oleh pejabat eselon II yang memberikan tiga nama kepada menteri. Tiga nama yang paling banyak didukung, nantinya akan diajukan ke Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai oleh Wakil Presiden Boediono.

Sementara untuk pemilihan pejabat eselon II, Suswono menjelaskan bahwa pejabat eselon I memberikan usulan kepada Sekretaris Jenderal. Menteri Pertanian kemudian yang akan memilih pejabat eselon II. Namun, mulai 2013, Suswono mengatakan Kementan menyiapkan format pemilihan baru untuk eselon II. "Kami sudah merancang sejak tahun lalu mekanisme lelang. Jadi tidak benar ada pengangkatan berdasarkan agama," ujarnya.

Sementara untuk pemecatan, Suswono mengakui banyak pegawai Kementan yang dipecat. Tetapi hal itu karena melihat kinerja buruk dari pegawai itu, misalnya kerap membolos kerja, bukan karena faktor agama. "Bahkan kalau mau dihitung, yang saya pecat itu orang Islam. Tapi ini kan wajar karena di Indonesia mayoritas muslim, di mana-mana juga pasti begitu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com