Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Klaim Hashim Biayai Jokowi-Ahok Bisa Jadi Bumerang

Kompas.com - 03/06/2014, 10:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang menyatakan menyumbang Rp 52 miliar untuk pemenangan Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama pada Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2012 silam. Menurut Hasto, pernyataan Hashim hanya klaim sepihak yang tak dapat dibuktikan.

"Hanya pernyataan sepihak dan hanya memperlihatkan gaya Hashim sebagai investor politik," kata Hasto, di Jakarta, Selasa (3/6/2014).

Hasto menegaskan, dana pemenangan pada Pilgub DKI diperoleh secara gotong royong. Sumber dananya berasal dari kepala daerah PDI-P seluruh Indonesia, seluruh anggota legislatif, struktural partai, dan sumbangan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Pernyataan Hashim, kata Hasto, juga akan menjadi bumerang untuk adik Prabowo Subianto tersebut. Hashim melanggar Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Khususnya yang mengatur tentang pemilu kepala daerah.

"Kami menduga dana yang diklaim dikeluarkan Hashim itu justru untuk iklan Pak Prabowo yang menggunakan momentum pilkada DKI untuk mengiklankan dirinya. Kami meminta KPU DKI Jakarta mengusut pelanggaran itu dan kami siap buka-bukaan dengan Hashim," ujarnya.

Juru bicara tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla di Pemilu Presiden 2014 itu melanjutkan, pernyataan Hashim juga dianggapnya sebagai bukti pragmatisme politik karena berharap dapat mengontrol pemerintahan Jokowi-Basuki di DKI Jakarta. Namun, keinginan Hashim itu tak akan terjadi, karena Hasto yakin Jokowi-Basuki terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta karena dukungan masyarakat, dan bukan karena sokongan seperti yang diklaim Hashim.

"Jadi, sekiranya Pak Hashim mau bernyanyi, lagunya sebaiknya dengan nada dan syair yang pas. Saya yakin Pak Basuki bisa menjadi wasit yang baik atas kebenaran dana kampanye tersebut," tandasnya.

Sebelumnya, Hashim mengatakan bahwa dirinya merasa dibohongi Jokowi selama 1,5 tahun. Menurut Hashim, Jokowi mengaku tidak dapat dukungan biaya selama pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Jokowi sudah membantah pernyataan Hashim itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com