Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran PU Dipotong Rp 22 Triliun, Perbaikan Pantura Jalan Terus

Kompas.com - 03/06/2014, 06:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Keuangan memotong anggaran Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 22 triliun, menyusul adanya instruksi presiden soal penghematan APBN 2014. Sejumlah proyek dipastikan akan ditunda akibat pemotongan itu. Namun, Kementerian Perhubungan memastikan perbaikan jalur pantura akan terus dilanjutkan.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan, awalnya Kementerian PU mengusulkan agar jumlah pemotongan hanya sebesar Rp 10,2 triliun. Jumlah itu dianggap batas paling aman untuk mengamankan sejumlah proyek kementerian. Akan tetapi, Djoko mengatakan, kementerian akan patuh terhadap instruksi presiden.

"Jumlah segitu (pemotongan Rp 22 triliun) masih bisalah, jalan pantura masih tetap bisa kami perbaiki, jalan-jalan lain juga," ujar Djoko, di Istana Negara, Senin (2/6/2014).  

Sementara itu, Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, hingga kini perbaikan jalur pantura yang menjadi jalur vital di Pulau Jawa masih terus dilakukan. Jalur ini sempat rusak parah pascabanjir yang terjadi pada awal tahun 2014. Mangindaan menyatakan, pemerintah akan meninjau langsung kesiapan jalur itu pada 8 Juni mendatang.

"Kami berharap itu cepat selesai," katanya.

Seperti diberitakan, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2014 tentang penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diharuskan melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 22,75 triliun dari total anggaran Rp 84,15 triliun.

Untuk itu, Kementerian PU terus menginventarisasi sumber dana yang bisa dihemat, salah satunya dari pekerjaan yang belum dilelang. Kepala Pusat Komunikasi Kementerian PU Djoko Mursito menjelaskan, tahun ini ada 13.700 paket pekerjaan yang akan dilelang. Dari jumlah itu, Kementerian PU akan membatalkan 1.891 paket pekerjaan yang belum dilelang tahun ini dengan nilai Rp 4,52 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com