"Ini merupakan introspeksi dan retrospeksi bagi kami, Angkatan Darat. Tapi sejauh ini kami melaksanakan kegiatan netralitas TNI AD sesuai dengan yang terlihat selama ini," ujar Budiman Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta Pusat, Senin (2/6/2014).
Dia mengatakan, jaminan netralitas TNI AD dalam pelaksanaan pemilu adalah kehormatan korps-nya. Jika ada anggotanya terbukti tidak netral, ia menegaskan, akan diberi sanksi hingga pemecatan.
"Sikap netralitas itu, kami sudah keluarkan ST (Surat Telegram) dan ketentuan-ketentuannya. Apabila ternyata melanggar UU dan ketentuan, apalagi bisa sampai pidana, maka dia bisa sampai dipecat. Tapi kalau tidak sampai pidana, tentu ada aturan yang diberlakukan," katanya.
Sebelumnya, Presiden menunjukkan kemarahannya di hadapan 200 perwira tinggi TNI/Polri karena mendapatkan informasi ada jenderal aktif yang tidak netral dalam pilpres.
"Dari informasi yang telah dikonfirmasi mengatakan, ada pihak-pihak yang menarik-narik sejumlah perwira tinggi untuk menarik yang didukungnya," ujar Presiden.
Menurut SBY, informasi tersebut bukan fitnah belaka. Dari informasi itu, Presiden juga menyindir adanya jenderal aktif yang tidak lagi loyal kepada Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.