Muhammad Yamin Vokal Suarakan HAM

SAWAHLUNTO, KOMPAS.com - Ketua Pusat Studi Islam dan Kebangsaan Indonesia Yudi Latif menegaskan, Muhammad Yamin, anggota Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaaan (BPUPK), paling vokal meneriakkan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Dalam mimpi Yamin, perjuangan kemanusiaan bangsa Indonesia harus bersifat dua arah. Keluar, bangsa Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ke dalam, bangsa Indonesia harus menerima apa yang disebutnya pemuliaan hak asasi manusia.

Yudi mengemukakan hal itu saat menyampaikan orasi konstitusi membedah pemikiran Yamin dalam rangka pemberian Anugerah Muhammad Yamin kepada ahli hukum Universitas Padjadjaran Bandung Prof Dr Sri Soemantri, tokoh hak asasi manusia Adnan Buyung Nasution, dan wartawan senior Kompas Budiman Tanuredjo di Sawahlunto, Sabtu (31/5/2014) malam. Malam Anugerah Muhammad Yamin dihadiri, antara lain Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Wali Kota Sawahlunto Ali  Yusuf dan ratusan ahli hukum tatanegara beberapa universitas di Indonesia.

Anugerah Yamin diberikan dalam rangka 10 tahun Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas. Direktur Pusat Konstitusi Prof DR Saldi Isra memgemukakan, anugerah Yamin diberikan agar bangsa Indonesia bisa menghargai jasa para pahlawan nasional, termasuk Yamin.

Dalam orasi konstitusinya, Yudi mengemukakan, Yamin setuju dengan konsepsi negara kekeluargaan. Namun, ia tak menghendaki negara kekeluargaan itu terjerumus menjadi negara kekuasaaan. Dalam kaitan itu pulalah, Yamin mengusulkan dimasukkan pasal mengenai hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar.

Dalam mimpi Yamin itu, kata Yudi, Yamin akan senang karena dalam Perubahan UUD 1945 yang sudah dilakukan empat kali, pasal soal hak asasi manusia semakin luas dicantumkan. Akan tetapi pada sisi lain, Yamin akan cemas dengan kecenderungan semakin luasnya pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Dewan Juri Anugerah Muhammad Yamin adalah Yudi Latif, mantan hakim konstitusi Laica Marzuki, sejarawan Anhar Gonggong, Dekan FH Universitas Andalas Prof DR Yuliandri, ahli hukum dari UGM Zainal Arifin MUchtar dan dosen UII Yogyakarta Ni'matul Huda. Sri Soemantri dipilih untuk kategori livetime achievement. Buyung untuk kategori karya monumental soal konstitusi yang diambil dari disertasi soal konstituante.

Adapun Budiman diakui karena karya jurnalistiknya selama lebih dari 10 tahun menyoroti masalah ketatanegaraan, amandemen konstitusi, dan hak asasi manusia. "Ia memang bukan seorang sarjana hukum, tapi karya jurnalistik lebih banyak mengulas isu tata negara," kata anggota Dewan Juri Ni'matul Huda.