Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinilai Kerap Emosi, Komitmen Kebebasan Pers Prabowo Diragukan

Kompas.com - 31/05/2014, 14:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang mengaku menjunjung tinggi kebebasan pers diragukan. Pasalnya, Prabowo dinilai kerap emosi ketika ditanya wartawan mengenai hal sensitif terkait dirinya.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo, sikap Prabowo itu berbanding terbalik dengan calon presiden Joko Widodo alias Jokowi, yang selalu santai dalam menghadapi pertanyaan apapun yang diajukan wartawan.

"Ketika ditanya oleh wartawan, pertanyaannya agak kritis, soal pelanggaran HAM misalnya, Prabowo selalu kelihatan sangat emosional. Saya sama sekali tidak percaya janji prabowo akan menjaga kebebasan pers jika melihat sifatnya yang emosional itu," kata Karyono dalam diskusi bertajuk 'kebebasan pers: Agenda Jokowi atau Prabowo?' di Jakarta, Sabtu (31/5/2014).

Karyono memberi contoh ketika Jokowi ditanya wartawan mengenai isu sensitif seperti kasus dugaan korupsi bus transjakarta. Ia melihat Jokowi selalu menjawabnya dengan santai dan baik.

Meskipun selama ini Jokowi belum pernah menggembar-gemborkan masalah kebebasan pers, tetapi Karyono yakin Gubernur DKI Jakarta itu bisa menjaga aspek kebebasan pers jika terpilih sebagai presiden.

"Kalau Prabowo, meskipun dia sudah bicara soal kebebasan pers, tapi sepertinya cuma marketing politik saja," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo mengaku akan tetap menjunjung tinggi kebebasan pers jika terpilih sebagai presiden. Hal itu dikatakan Prabowo saat berkunjung ke redaksi Jawa Pos, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (29/5/2014) malam.

"Saya sangat komit terhadap kebebasan pers. Pers adalah demokrasi. Karena peran pers juga saya bisa seperti ini, pemikiran-pemikiran saya mengenai bangsa ini bisa disebarluaskan," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com