Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Daerah yang Jadi Timses Harus Lepas Atribut Pemda Saat Kampanye

Kompas.com - 30/05/2014, 17:41 WIB
Febrian

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Bonie Hargens mengatakan, sebaiknya kepala daerah tidak menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Ia menuntut agar tidak ada penggunaan fasilitas pemerintah daerah selama masa kampanye pilpres nanti.

"Memang tidak ada larangan kepala daerah juga tergabung menjadi timses karena mereka juga kader-kader partai. Tapi pastikan dulu saat kampanye ia harus melepas atributnya sebagai kepala daerah," kata Bonie saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/5/2014).

Selain itu, Bonie juga mengingatkan agar kepala daerah yang akan berkampanye mematuhi aturan administrasi, seperti izin cuti kepada atasannya. Namun, karena sulit memantau gerak-gerik kepala daerah dalam masa kampanye, Bonie berharap adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengadukan kepala daerah yang melakukan pelanggaran kampanye.

Saat ini sudah ada beberapa kepala daerah yang ditunjuk sebagai bagian tim sukses dua bakal calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Di antaranya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, yang menjadi ketua tim sukses pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa untuk lingkup provinsinya. Demikian juga di Provinsi Jawa Tengah, di mana Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendeklarasikan kesiapannya memenangkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo juga menyatakan kesediaannya menjadi timses Prabowo-Hatta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com