OPSI: Prabowo Belum Bayar Upah Buruh PT Kiani Kertas - Kompas.com

OPSI: Prabowo Belum Bayar Upah Buruh PT Kiani Kertas

Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Kompas.com - 29/05/2014, 18:55 WIB
Kompas.com/SABRINA ASRIL Bakal calon presiden, Prabowo Subianto, saat memberikan keterangan pers usai pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jumat (23/5/2014) petang.
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar mengecam bakal calon presiden Prabowo Subianto karena hingga kini masih menyisakan luka bagi sebagian buruh.

Prabowo dianggap belum memenuhi kewajibannya membayar upah para buruh di PT Kiani Kertas, sebuah perusahaan kertas di Kalimantan Timur. "Sebelah sana ada upah yang belum dibayar. Ini kita kecam, buruh upahnya gak dibayar," ujar Timboel di Seknas Jokowi, Jakarta, Kamis (29/5/2014).

Timboel mengatakan, Jokowi dan Prabowo memiliki latar belakang yang sama sebagai pengusaha. Jokowi adalah pengusaha mebel di Surakarta, sementara Prabowo menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Kiani Kertas.

Namun, kata Timboel, rekam jejal keduanya bertolak belakang. Jokowi dianggap tidak memiliki masalah yang berkaitan hubungan kerja dengan bawahannya. "Ini  kita lihat pengalaman, track record masa lalu menjadi sebuah acuan bagaimana kita berharap ke depan. Masalah perburuhan dilakukan kepemimpinan riil, bukan hanya janji," kata Timboel.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisAmbaranie Nadia Kemala Movanita
EditorErvan Hardoko
Komentar

Terkini Lainnya

Pernyataan Putusan MK soal Verifikasi Dilakukan Usai Pemilu 2019 Dinilai Salah Kaprah

Pernyataan Putusan MK soal Verifikasi Dilakukan Usai Pemilu 2019 Dinilai Salah Kaprah

Nasional
Tanggapi Tudingan La Nyalla, Kalla Sebut Prabowo Tak Pernah Minta Mahar Politik

Tanggapi Tudingan La Nyalla, Kalla Sebut Prabowo Tak Pernah Minta Mahar Politik

Nasional
Stok Beras Jatim Aman, Warga Diminta Tidak 'Panic Buying'

Stok Beras Jatim Aman, Warga Diminta Tidak "Panic Buying"

Regional
Anies Akan Buat Pergub untuk Atur Becak Beroperasi di Kampung-kampung

Anies Akan Buat Pergub untuk Atur Becak Beroperasi di Kampung-kampung

Megapolitan
KPU Tak Perlu Tunggu Perppu untuk Eksekusi Putusan MK

KPU Tak Perlu Tunggu Perppu untuk Eksekusi Putusan MK

Nasional
Bunuh Satu Keluarga dengan Balok dan Pisau, Ridwan Terancam Hukuman Mati

Bunuh Satu Keluarga dengan Balok dan Pisau, Ridwan Terancam Hukuman Mati

Regional
Ketua DPRD DKI Tak Diajak Bicara soal Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Ketua DPRD DKI Tak Diajak Bicara soal Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Megapolitan
Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar

Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar

Nasional
Bakal Cagub Papua JWW-HMS Merasa Dipopulerkan Lewat Isu Ijazah Palsu

Bakal Cagub Papua JWW-HMS Merasa Dipopulerkan Lewat Isu Ijazah Palsu

Regional
Politisi Serbia-Kosovo Tewas Ditembak di Depan Kantornya

Politisi Serbia-Kosovo Tewas Ditembak di Depan Kantornya

Internasional
Anies: Jangan Berimajinasi Becak Akan Ada di Jalan-jalan Utama Jakarta

Anies: Jangan Berimajinasi Becak Akan Ada di Jalan-jalan Utama Jakarta

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual di Depok Minta Maaf kepada Korbannya

Pelaku Pelecehan Seksual di Depok Minta Maaf kepada Korbannya

Megapolitan
Petugas PPSU Jadi Korban Kebakaran Museum Bahari

Petugas PPSU Jadi Korban Kebakaran Museum Bahari

Megapolitan
Wasekjen Hanura: Beri Kesempatan OSO Tingkatkan Elektabilitas Partai

Wasekjen Hanura: Beri Kesempatan OSO Tingkatkan Elektabilitas Partai

Nasional
Di Swiss, Merebus Lobster Hidup-hidup adalah Tindakan Ilegal

Di Swiss, Merebus Lobster Hidup-hidup adalah Tindakan Ilegal

Internasional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM