Slank Minta Jokowi Adili Pelanggar HAM

Kompas.com - 27/05/2014, 18:29 WIB

Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Lihat Foto

Personil grup band Slank Kaka (kiri), Ridho Hafiedz (kedua dari kiri), Abdee Negara (ketiga dari kiri), Bimbim (kedua dari kanan), dan Ivanka (kanan) berpose bersama bakal calon presiden Joko Widodo di markas Slank, Gang Potlot III, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2014). Dalam pertemuan ini Slank memberi masukan nama-nama yang layak duduk di pemerintahan Joko Widodo jika terpilih sebagai presiden.(KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.com — Personel grup band Slank meminta kepada bakal calon presiden Joko Widodo untuk mengadili para pelanggar hak asasi manusia (HAM) jika Jokowi terpilih menjadi presiden.

Permintaan tersebut merupakan satu dari tujuh ide atau gagasan yang diberikan kepada pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Gagasan yang disebut Tujuh Ide Moral Indonesia itu disampaikan oleh Slank saat menerima kunjungan Jokowi di markasnya, Gang Potlot, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2014) sore. "Adili pelanggar HAM (hak asasi manusia)," kata Jokowi saat membacakan permintaan Slank tersebut.

Selain itu, personel Slank meminta Jokowi menerapkan sistem online pada penganggaran pemerintah. Jokowi menanggapinya dengan menyatakan bahwa hal itu sudah diterapkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Selain itu ada pendidikan moral berdasarkan adat dan kesopanan, korupsi, serta terorisme jadi kejahatan luar biasa, saya setuju," kata Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Slank juga meminta Jokowi menggunakan bank sebagai lalu lintas keuangan. Grup musik yang terbentuk pada 1983 itu juga berharap pemerintah mendukung tradisi hormat-menghormati adat istiadat dengan mengangkat adat setempat. Terakhir, Slank meminta agar kejahatan yang berhubungan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) harus diberi hukuman maksimal.

"Ini dari Slank. Masukan, ada lima lembar," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku senang mendapat masukan tersebut. Beberapa permintaan Slank, lanjut Jokowi, terutama yang berkaitan dengan pembenahan birokrasi, telah dilaksanakannya di DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.