Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasyim Muzadi: Isu SARA Murahan, Jokowi Jangan Membalas

Kompas.com - 23/05/2014, 17:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi memberikan saran kepada bakal calon presiden Joko Widodo terkait serangan berbau suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) yang kerap menyerangnya. Menurut Hasyim, Jokowi ataupun tim pemenangannya tidak boleh terpancing dengan kampanye-kampanye hitam tersebut.

"Isu SARA sudah sering dipakai, itu murahan, tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Maka yang bagus untuk menepis jangan dibalas, tapi diklarifikasi saja," kata Hasyim Muzadi di kediamannya di kawasan Pondok Pesantren Al Hikam, Beji, Depok, Jumat (23/5/2014).

Hasyim menilai, menyerang lawan politik dengan kampanye hitam berbau SARA sangat tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Menurutnya, akan sangat baik jika kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden serta tim sukses bertarung sehat dengan menampilkan keunggulan masing-masing.

"CV-nya saja kasih wartawan, baik pasangan satu maupun yang lain. Kalau serangan SARA itu tidak baik. Ada yang mengaku Islam tapi tidak Islam, dia membawa nama Islam, tapi tidak membawa nilai Islam. Ada partai Islam, tetapi juga tidak mewakili keluhuran Islam," ujarnya.

Saran tersebut disampaikan Hasyim saat calon wakil presiden bagi Jokowi, Jusuf Kalla, sedang berkunjung. JK yang duduk disamping Hasyim hanya mengangguk-angguk.

Jokowi sebenarnya dijadwalkan hadir dalam pertemuan yang dibuka dengan ibadah shalat Jumat dan ditutup dengan makan siang itu. Namun, Jokowi tidak datang dengan alasan tidak mau meninggalkan pekerjaannya sebagai Gubernur DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com