Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Tim Sukses Prabowo, Posisi Mahfud di Komnas HAM Akan Dievaluasi

Kompas.com - 21/05/2014, 16:25 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
— Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan mengevaluasi Mahfud MD sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Komnas HAM. Hal itu dilakukan setelah Mahfud ditunjuk sebagai ketua pemenangan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan, sikap Mahfud tersebut dapat dianggap menodai posisi Komnas HAM sebagai lembaga independen yang tidak berafiliasi dengan posisi politik apa pun.

"Kita tidak ingin Komnas HAM dianggap partisan oleh masyarakat. Kita jelas-jelas independen. Posisi Mahfud MD sebagai timses capres tentu membawa kesan tidak baik terhadap Komnas HAM," kata Pigai dalam keterangan pers kepada Kompas.com, Rabu (21/5/2014).

Evaluasi terhadap Mahfud itu akan dilakukan dalam rapat paripurna Komnas HAM. Pigai mengatakan, Komnas HAM tidak bisa ditarik terlalu jauh ke dalam persoalan politik. Untuk itu, terkait Pemilu Presiden 2014, Komnas HAM hanya sebatas memberi rekomendasi terkait aspek HAM dari setiap pasangan capres-cawapres.

"Bahwa siapa pun yang maju sebagai capres-cawapres harus punya komitmen terhadap HAM, tidak punya catatan buruk pada soal HAM dan dengan sendirinya punya niat untuk menyelesaikan persoalan HAM masa lalu, seperti tragedi Mei 1998, Semanggi 1 dan 2, serta penculikan aktivis," kata Pigai dalam keterangan pers kepada Kompas.com, Rabu (21/5/2014).

Saat ini Mahfud menjadi salah satu anggota Dewan Penasihat Komnas HAM. Dewan ini juga terdiri dari Jimly Ashidiqiee, Saparinah Sadly, Shinta Nuryiah Abdurahman Wahid, Nur Hasan Wirayuda, Syafii Ma'arif, Makarim Wibisono, dan Nelles Tebay.

Sebelumnya, Direktur MMD Initiative Masduki Baidlowi mengatakan bahwa Mahfud akan melakukan konsultasi dengan sejumlah kiai dan ulama untuk meminta restu terkait tawaran untuk menjadi ketua tim sukses pasangan bagi Prabowo-Hatta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com