Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Panjaitan: Tegas Tak Mesti Mata Melotot dan Lempar "Handphone"

Kompas.com - 21/05/2014, 11:07 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com —
Wakil Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan mengaku tidak mendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto karena sangat paham betul bagaimana sosok Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut ketika berkarier di militer.

"Karena tahu Prabowo, makanya saya dukung Jokowi. Kita kenal Pak Prabowo, jadi tahu banyak. Dia pernah menjadi wakil saya, lebih kurang lima atau enam tahun. Jadi saya tahu A sampai Z tentang beliau," ujar Luhut di Kuningan, Jakarta, Selasa (20/5/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Luhut tidak mau mengatakan secara rinci, sosok seperti apa yang membuatnya tidak mendukung Prabowo. Hanya, ketika disinggung mengenai ketegasan, Luhut mengatakan setuju dengan pemimpin yang tegas.

"Tegas itu tidak mesti mata melotot dan lempar-lempar handphone," ujar Luhut.

Ketika ditanya apakah sosok yang dimaksudnya adalah Prabowo, Luhut menjawab, "Anda jangan pura-pura bego."

Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pernah bekerja dalam kesatuan yang sama. Prabowo pernah menjadi wakil Luhut di Detasemen 81 Antiteror pada tahun 1983. Ketika itu Luhut berpangkat mayor, sementara Prabowo masih berpangkat kapten.

Luhut tetap memilih mendukung Joko Widodo yang didampingi politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla. Sikap itu berbeda dengan keputusan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang mendukung Prabowo-Hatta Rajasa. Meskipun memiliki pilihan politik yang berseberangan, Luhut mengaku tetap berada di Partai Golkar. Dia mengaku tidak takut akan dikeluarkan dari Golkar karena pilihan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com