Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KH Hasyim Muzadi Larang Mahfud MD Jadi Tim Sukses Capres-Cawapres

Kompas.com - 21/05/2014, 08:47 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi meminta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga tokoh NU, Mahfud MD, untuk tidak menjadi tim sukses dalam Pemilu Presiden 2014.

"Saya tidak merekomendasikan (Mahfud) menjadi tim sukses pasangan (capres-cawapres) mana pun," kata Hasyim dalam siaran pers yang diterima pada Rabu (21/5/2014). "Kerjaan tim sukses adalah operasional yang cukup dijabat anak-anak muda, tak tak perlu orang sekaliber Pak Mahfud."

Setelah batal menjadi bakal capres untuk diusung Partai Kebangkitan Bangsa, Mahfud "menyeberang" ke poros yang berbeda dengan pilihan partai itu. Bila PKB bergabung ke poros PDI-P yang mengusung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, maka Mahfud berpaling ke poros Gerindra yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Dalam perjalanan koalisi selama tiga hari terakhir, Mahfud kemudian diminta menjadi tim sukses pemenangan Prabowo dan Hatta. Namun, Mahfud mengaku belum memberikan jawaban atas permintaan itu.

"Saya menyarankan Mahfud MD ber-maqam sebagai konsultan capres-cawapres yang ada," lanjut Hasyim. Alasan Hasyim, Mahfud adalah figur yang pernah menjadi anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Lewat pernyataan pers yang sama, Hasyim menyatakan mendukung pasangan Jokowi dan Kalla. Mantan Ketua Umum PBNU ini pekan lalu sempat mengatakan bakal mendukung pasangan mana pun yang mengakomodasi tokoh NU.

"Tempo hari, saya menyatakan, sebelum selesainya (penentuan) pasangan capres-cawapres bahwa saya akan memilih capres-cawapres mana pun, tanpa membeda-bedakan, (asalkan koalisinya) yang ada tokoh NU-nya," kata Hasyim.

"Ternyata sekarang yang ada (tokoh NU-nya) adalah pasangan Jokowi-JK. Maka saya harus konsekuen terhadap apa yang saya katakan, yakni saya memilih Jokowi-JK," lanjut Hasyim. Kalimatnya ini merujuk pada pilihan menjadikan Kalla sebagai pendamping Jokowi.

Meski demikian, Hasyim mengatakan bahwa pilihannya ini bukan semata fanatisme ke-NU-an. "Realita masyarakat Muslim memang kebanyakan warga NU dan NU membuktikan sikap kebangsaan nasionalis dalam sepanjang sejarah Indonesia," kata dia tentang keputusan pilihannya.

Soal tokoh NU yang menjadi pendamping Jokowi, Hasyim mengatakan bahwa Mahfud sebenarnya juga punya peluang. "Akan tetapi, wakil Jokowi tidak mungkin dua. Maka, harus realistis," ujar dia.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com