Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Tantangan "Dua Matahari"

Kompas.com - 20/05/2014, 08:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang akan maju dalam Pemilu Presiden 2014. Mereka diusung PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Bersatunya Jokowi dan Kalla sering diibaratkan sebagai "dua matahari" karena keduanya dinilai memiliki karakter yang sama kuat dalam hal kepemimpinan. Ada kekhawatiran, sosok yang seperti ini akan memunculkan dualisme kepemimpinan.

Peneliti Charta Politika, Yunarto Wijaya, melihat bahwa kekhawatiran itu menjadi tantangan bagi Jokowi dan Kalla. Ia memahami mengapa pilihan akhirnya jatuh pada Kalla, bukan Abraham Samad yang juga disebut sebagai kandidat kuat pendamping Jokowi.

"Pertanyaannya, dalam kepentingan elektoral, variabel yang ada di Samad ada juga di Jokowi. Artinya, tidak ada yang baru dari Samad untuk menambah market pasangan itu," ujarnya saat ditemui di Gedung Joang 45, Senin (19/5/2014) kemarin.

Sementara itu, Kalla, lanjut Yunarto alias Toto, memiliki variabel yang berbeda dengan Jokowi. Dalam beberapa hal, kondisi ini layak disebut ada dua matahari. Namun, perbedaan variabel tersebut justru bukannya saling bertabrakan, melainkan saling melengkapi.

"Apa Jokowi punya pengalaman cukup dalam mengelola birokrasi? Mengelola parlemen? Mengelola hubungan internasional? Itulah yang dimiliki JK," ujar Toto.

"Walaupun (dalam hal ini), kekurangan yang harus dijawab adalah jangan sampai terkesan bahwa Jokowi seakan tenggelam oleh JK yang notabene memiliki kemampuan, pengalaman lebih," lanjutnya.

Toto menegaskan, kondisi itulah yang akan jadi tantangan pasangan tersebut, bagaimana agar Jokowi benar-benar memainkan peran sebagai king maker dan Kalla memainkan peran sebagai back-up kepemimpinan. Jokowi tak boleh hanya menjadi simbol, kemudian Kalla dominan di dalam kekuasaan.

Tua tak masalah

Joko Widodo mengaku, pemilihan nama Jusuf Kalla sebagai bakal calon wakil presiden berdasar pada sejumlah pertimbangan. Pertama, Kalla bukan ketua umum partai. Itu menunjukkan kerja sama politik yang dibangun PDI Perjuangan bukan koalisi bagi-bagi kursi.

"Selanjutnya, ada elektabilitas, pengalaman, rekam jejak, dan lain-lain. Meski saya di birokrasi juga sudah sembilan tahun, (rekam jejak Jusuf Kalla) juga sangat diperlukan," ujar Jokowi.

Menurut dia, Kalla juga mampu bekerja produktif. Ia mengatakan, pada usianya yang mencapai 72 tahun, Kalla menunjukkan kematangannya di berbagai bidang.

"Ndak kalah pentingnya, masalah kompetensi, baik kemampuan di ekonomi maupun politik," lanjut Jokowi.

Dengan rekam jejak masing-masing, Jokowi telah menegaskan kepada Kalla soal pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden jika mereka terpilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com