Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chairul Tanjung: Saya Tak Mau Jadi Menteri untuk Presiden Selanjutnya

Kompas.com - 16/05/2014, 16:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Chairul Tanjung menyatakan mundur dari semua jabatan yang diembannya saat ini begitu diangkat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Selanjutnya, kata Chairul, ia tak akan bersedia menjadi menteri untuk presiden berikutnya. 

"Saya akan fokus, dengan ini saya menyatakan tidak bersedia diminta presiden akan datang untuk lanjutkan jabatan ini, atau diangkat sebagai menteri yang akan datang. Ini agar saya fokus dalam lima bulan sampai jabatan saya berakhir pada 20 Oktober 2014. Ini sikap yang menjadi fondasi kita," ujar Chairul di Kantor Presiden, Jumat (16/5/2014).

Menurut Chairul, alasannya tak ingin lagi menjadi menteri ialah karena ia tidak ingin ada konflik kepentingan.

"Saya sekarang berada di bawah Presiden SBY. Saya tidak mau terpecah dengan kandidat capres yang lain," katanya.

Pemilik Trans Corp ini mengungkapkan, sikapnya ini berdasarkan situasi politik terkini yang semakin menghangat. Kondisi perpolitikan akan disuguhi hiruk pikuk politik pasangan capres dan cawapres sehingga tak ada lagi yang fokus pada perekonomian.

"Banyak tantangan sangat berat dan luar biasa yang harus diatasi. Melihat saat ini, saya mengikhlaskan untuk bekerja dalam lima bulan ini," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Chairul sebagai Menko Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa yang mengundurkan diri. Hatta mundur dari jabatannya sebagai menteri karena akan maju dalam Pemilu Presiden 2014 sebagai pendamping bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Mundurnya Hatta dari jabatan Menko Perekonomian itu mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 6 UU tersebut, pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mundur dari jabatannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com