Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ulang Tahun, Jusuf Kalla Masih Tunggu Kepastian Cawapres Jokowi

Kompas.com - 15/05/2014, 13:29 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden periode 2004-2009, Jusuf Kalla, menyatakan siap menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo, bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun, hingga hari ulang tahunnya yang ke-72, Kamis (15/5/2014), Kalla masih harus menunggu kepastian siapa yang akhirnya dipilih menjadi pendamping Jokowi itu.

"Saya belum tahu itu (cawapres Jokowi). Tapi, kan semua tergantung keputusan PDI-P, Ibu Mega. Tunggu saja," kata Kalla di sela perayaan ulang tahunnya itu, di kediaman Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis. Dia mengatakan pula, kesediaannya menjadi bakal calon wakil presiden bagi Jokowi semata bertujuan untuk membangun bangsa dan negara.

Namun, Kalla enggan membeberkan apakah sudah ada komunikasi antara dia dan Jokowi dan PDI-P pada hari-hari ini tentang peluangnya menjadi bakal calon wakil presiden bagi Jokowi. "Selalu saya katakan apa pun untuk membangun bangsa ini saya siap. Urusan apa pun saya selalu siap dan tidak akan berhenti," tepis dia.

Setelah menunjuk Jokowi sebagai bakal calon presiden, PDI-P hingga kini belum menentukan siapa yang akan menjadi bakal cawapres untuk Pemilu Presiden 2014 mendampingi Gubernur DKI Jakarta itu. Selain Kalla, nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad juga disebut sebagai kandidat cawapres Jokowi.

Jokowi pun sudah beberapa kali memberi isyarat akan memilih salah satu dari dua nama itu. Saat wartawan menanyakan apakah Jokowi akan memilih Abraham sebagai cawapres, jawaban tegas tidak muncul. Justru, Jokowi menjawab dengan pertanyaan, "Dan...?"

Saat para wartawan menimpali pertanyaan Jokowi dengan menyebutkan nama Jusuf Kalla, barulah mantan Wali Kota Solo tersebut menjawab, "Ya, sudah." Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, masih ada waktu hingga 20 Mei 2014 untuk penetapan dan pengumuman bakal cawapres bagi Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com