Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Sri Sultan Capres, Solusi dari Jalan Buntu

Kompas.com - 14/05/2014, 10:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat memilih realistis menghadapi Pemilu Presiden 2014. Setelah merasa buntu karena relatif rendahnya elektabilitas semua peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, arah dukungan kemudian dialihkan pada tokoh senior Partai Golkar, Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan menuturkan, elektabilitas Sri Sultan cukup tinggi dan melampaui elektabilitas kandidat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Atas dasar itu, ia merasa sudah sangat tepat jika Sri Sultan menjadi figur alternatif untuk diusung oleh Partai Demokrat pada Pilpres 2014.

"Ini solusi pada jalan buntu," kata Pohan saat dihubungi, Rabu (14/5/2014).

Wakil Ketua Komisi I DPR itu melanjutkan, wacana mengusung Sri Sultan juga menjadi eksperimen yang menarik untuk Demokrat. Pasalnya, Sri Sultan mampu merepresentasikan banyak golongan dan dipercaya mampu menarik suara pemilih.

"Ini penjajakan yang menarik. Saya kira Sri Sultan ini merupakan alternatif yang cukup baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, partainya ingin mengusung Sri Sultan dalam pilpres mendatang. Alasannya, berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), elektabilitas Sultan dianggap mampu bersaing dengan dua kandidat capres lainnya, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Hingga saat ini, Majelis Tinggi Demokrat belum menentukan pemenang konvensi. Demokrat tak bisa mengusung capres-cawapres tanpa berkoalisi. Pasalnya, perolehan suara Demokrat dalam pileg kemarin hanya 10,19 persen atau tak memenuhi syarat ambang batas presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com