Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkapan KPU di Pengujung Rekapitulasi Suara Pemilu Legislatif 2014

Kompas.com - 10/05/2014, 02:34 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum bisa bernapas lega setelah dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil pemilu legislatif sesuai jadwal, Jumat (9/5/2014). Namun, ada banyak catatan yang akan menjadi "pekerjaan rumah" bagi penyelenggaraan pemilu pada masa mendatang.

"Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur. Dengan ditetapkannya perolehan suara untuk DPR (dari) Maluku Utara, usai sudah penghitungan (perolehan suara dari) seluruh provinsi," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Jakarta, Jumat pukul 23.40 WIB.

Meski demikian, kata Husni, pengesahan perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 ini menyisakan banyak catatan untuk dikoreksi bersama. Dia menyebutkan catatan yang ada itu sebagai "pekerjaan rumah" untuk pemilu mendatang. (Baca: Pengesahan Rekapitulasi Suara Menyisakan "Catatan")

Dengan kesadaran tersebut, Husni berharap segala persoalan selama penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 tak berlarut. "Maka, kemudian kita saling memaafkan dan memahami bahwa inilah Pemilu 2014 di mana kita terlibat di dalamnya," ujar dia. 

Dalam rapat pleno tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad menyampaikan beberapa catatan untuk KPU. Di antara catatan itu adalah tak tuntasnya sejumlah masalah di daerah hingga perhitungan suara berakhir.

"Terhadap rekomendasi Bawaslu kepada KPU, jelaskan secara rinci kenapa rekomendasi tidak bisa dilaksanakan," ujar Muhammad di dalam rapat pleno, Jumat malam. "Masih terdapat masalah serius yang belum selesai di beberapa daerah."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com