Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partisipasi Pemilu di Luar Negeri Hanya 22 Persen

Kompas.com - 07/05/2014, 12:57 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Target 30 persen partisipasi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri untuk mengikuti Pemilu Legislatif (2014) tidak terpenuhi. Partisipasi pemilih di luar negeri hanya 22,19 persen.

"Partisipasi pemilih sekarang sekitar 22 persen. Untuk pilpres saya yakin lebih tinggi," ujar Ketua Kelompok Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Wahid Supriyadi di Jakarta, Rabu (7/5/2014).

Berdasarkan data rekapitulasi pemilihan luar negeri yang disampaikan Pokja PPLN, total pemilih luar negeri yang tercatat sebanyak 2.093.298 orang. Pemilih-pemilih tersebut tersebar dalam beberapa daftar, yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.025.005 orang, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 9.557 orang, Daftar Pemilih Khusus (DPK) 32.464 orang, dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) 26.272 orang.

Namun, total WNI yang menggunakan hak pilihnya di luar negeri hanya 464.458 orang. Penyebarannya, pemilih dalam DPT sebanyak 389.035 orang, DPTb 4.826 orang, DPK 10.900 orang, dan DPKTb 59.317 orang.

Sebelumnya, Wahid, yang merupakan pejabat birokrat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) itu mengatakan, partisipasi pemilih luar negeri pada Pemilu 2014 meningkat dibanding pada Pemilu 2009. Dia memperkirakan, partisipasi pemilih luar negeri dapat mencapai 30 persen.

"Ini baru perkiraan kasar berdasarkan hasil rekap pemilih di 89 PPLN. Batas 22,3 persen partisipasi pemilih pada Pemilu 2009 sudah terlampaui. Mungkin 30 persen," ujar Wahid, Rabu (23/4/2014) lalu.

KPU menempuh tiga metode pemungutan suara untuk pemilih di luar negeri antara lain, melalui pemilihan di TPS, dropbox, dan pos.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com