Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hikmahanto: Presiden Tak Boleh Terjebak atas "Keramahan" PM Abbott

Kompas.com - 07/05/2014, 09:12 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengharapkan Presiden Susilo Bambanag Yudhoyono tidak terjebak dalam diplomasi per telepon Perdana Menteri Australia Tony Abbott.

Hikmahanto mengemukakan hal itu dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (7/5/2014), menanggapi pemberitaaan PM Tony Abbott yang menelepon Presiden SBY, Selasa (6/5/2014). Abbott menyampaikan penyesalannya tidak dapat memenuhi undangan untuk menghadiri Konferensi Open Government Partnership di Bali.

"Presiden SBY harus menyikapi telepon PM Abbott ini secara hati-hati agar tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia. Ini mengingat pada waktu hampir bersamaan terdapat insiden di mana Australia mendorong kapal pencari suaka ke wilayah teritorial Indonesia. Bahkan, menaikkan tiga orang lain lagi (yang sebelumnya ditahan) ke dalam kapal tersebut," kata Hikmahanto.

Menurut dia, hal terakhir tersebut merupakan modus yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh otoritas Australia. Ia mengatakan, pada pemberitaan media Australia diindikasikan, ketidakhadiran PM Abbott yang sebelumnya telah dikonfirmasi, bertalian tentang insiden ini.

Indonesia sebagaimana disuarakan oleh Menlu Marty Natalegawa telah mengkritik secara keras terkait kebijakan PM Tony Abbott untuk menghalau para pencari suaka ke wilayah teritorial Indonesia.

Oleh karena itu, menurut dia, Indonesia tidak perlu terburu-buru atau merasa bersalah dengan belum normalnya hubungan Indonesia-Australia sebelum PM Tony Abbott mencabut kebijakan unilateral menghalau kapal pencari suaka yang merugikan Indonesia.

"Presiden tidak perlu merasa harus menanggung beban untuk memperbaiki hubungan Indonesia-Australia karena akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Oktober," katanya.

Ia menegaskan, pemulihan hubungan akan sangat bergantung pada kebijakan PM Tony Abbott atas masalah penyadapan dan masalah pencari suaka.

"Presiden tidak boleh terjebak atas kelicikan Australia karena 'keramahan' PM Tony Abbott melakukan telepon pribadi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com