JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menilai banyak hal menjadi penyebab lambatnya proses rekapitulasi perolehan suara nasional dalam pemilu legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum. Masalah yang muncul di tingkat bawah ini menumpuk sehingga lama diselesaikan di tingkat nasional.
Titi menengarai penyelenggara pemilu di tingkat bawah, mulai dari tempat pemungutan suara hingga KPU provinsi, ikut "bermain" dalam kecurangan-kecurangan pemilu. "Mungkin kecurangan pemilu begitu canggihnya sehingga baru diketahui saat rekapitulasi di tingkat nasional," ujar Titi di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2014).
Penyebab lainnya diduga masalah penggelembungan suara atau hilangnya suara tidak dapat diselesaikan di tingkat provinsi sehingga menumpuk di tingkat nasional. Banyaknya jumlah caleg pun dinilai membuat kinerja penyelenggara pemilu menjadi lamban. "Satu dapil itu misalnya calegnya 200-an. Itu kan harus didata orang per orang perolehan suaranya," kata Titi.
Penetapan sistem baru dengan adanya daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus tambahan juga dianggap membuat kerancuan dalam daftar pemilih. Hal tersebut kembali memakan waktu dalam proses rekapitulasi tingkat provinsi sebelum diserahkan ke pusat.
"Situasi ini diperburuk dengan pelatihan kepada jajaran di bawah yang tidak maksimal sehingga kompetensi mereka saat mengisi formulir buruk. Banyak yang kosong, banyak yang ganda," ujar Titi.
Titi mengimbau KPU agar segera menelusuri pangkal masalah dan secara tegas mengevaluasi oknum yang secara sengaja maupun tidak sengaja membuat proses rekapitulasi terhambat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.