Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masalah di Tingkat Bawah Memperlambat Rekapitulasi Suara

Kompas.com - 06/05/2014, 21:47 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menilai banyak hal menjadi penyebab lambatnya proses rekapitulasi perolehan suara nasional dalam pemilu legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum. Masalah yang muncul di tingkat bawah ini menumpuk sehingga lama diselesaikan di tingkat nasional.

Titi menengarai penyelenggara pemilu di tingkat bawah, mulai dari tempat pemungutan suara hingga KPU provinsi, ikut "bermain" dalam kecurangan-kecurangan pemilu. "Mungkin kecurangan pemilu begitu canggihnya sehingga baru diketahui saat rekapitulasi di tingkat nasional," ujar Titi di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2014).

Penyebab lainnya diduga masalah penggelembungan suara atau hilangnya suara tidak dapat diselesaikan di tingkat provinsi sehingga menumpuk di tingkat nasional. Banyaknya jumlah caleg pun dinilai membuat kinerja penyelenggara pemilu menjadi lamban. "Satu dapil itu misalnya calegnya 200-an. Itu kan harus didata orang per orang perolehan suaranya," kata Titi.

Penetapan sistem baru dengan adanya daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus tambahan juga dianggap membuat kerancuan dalam daftar pemilih. Hal tersebut kembali memakan waktu dalam proses rekapitulasi tingkat provinsi sebelum diserahkan ke pusat.

"Situasi ini diperburuk dengan pelatihan kepada jajaran di bawah yang tidak maksimal sehingga kompetensi mereka saat mengisi formulir buruk. Banyak yang kosong, banyak yang ganda," ujar Titi.

Titi mengimbau KPU agar segera menelusuri pangkal masalah dan secara tegas mengevaluasi oknum yang secara sengaja maupun tidak sengaja membuat proses rekapitulasi terhambat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com