Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas Minta Polri Tak Hanya Unjuk Kekuatan

Kompas.com - 05/05/2014, 23:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berharap agar mutasi terhadap sejumlah perwira menengah Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur tak jadi ajang unjuk kekuatan (show of force) semata. Polri seharusnya dapat melakukan langkah preventif untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali.

“Jangan hanya show of force begitu. Harus dilakukan upaya preventif secara menyeluruh,” kata anggota Kompolnas Hamidah Abdurrahman kepada Kompas.com, Senin (5/5/2014).

Menurut Hamidah, Propam Mabes Polri memiliki wewenang untuk memeriksa adanya dugaan penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh oknum Polri. Untuk itu, ia meminta agar mereka juga dapat memeriksa unit lain yang ada di Mabes Polri.

Ia menambahkan, mutasi menjadi salah satu hukuman berat yang dijatuhkan Polri kepada anggotanya. Terlebih, jika anggota tersebut ditempatkan pada unit yang dianggap tidak eksklusif.

“Hukuman dengan jabatan itu lebih efektif, karena kan kita ketahui ada jabatan-jabatan eksklusif di tubuh Polri seperti Lantas (Lalu Lintas),” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Sutarman memutasi sejumlah perwira menengah di lingkungan Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur. Mereka dimutasi setelah sebelumnya Propam Mabes Polri mengungkap kasus dugaan gratifikasi terkait pengurusan dokumen. Mutasi itu berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: Kep/329/V/2014 tertanggal 5 Mei 2014 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.

Pamen Polda Metro Jaya yang dimutasi yakni Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Nurhadi Yuwono. Ia dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang PJR Korlantas Polri. Sebagai gantinya, Kepala Biro Sarana Prasarana Polda Kaltim Kombes Pol Restu Mulya Budiyanto diangkat menggantikan posisi Nurhadi.

Kemudian, Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Sambodo Purnomo Yogo dimutasi sebagai pamen Polda Maluku. Ia digantikan AKBP Bakharuddin Muhammad Syah yang sebelumnya menjabat segabai Kapolres Pati, Jawa Tengah, akan menempati posisi Sambodo.

Sementara pamen Polda Jawa Timur yang dimutasi diantaranya, Kombes Pol Rahmat Hidayat, Dirlantas Polda Jatim. Posisi Rahmat akan digantikan oleh Kepala Biro Operasional Polda Sulteng Kombes Pol Verdianto Iskandar Bitticaca. Sedangkan Rahmat dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang PJR Korlantas Polri.

Kemudian, Wadirlantas Polda Jatim AKBP Agus Santoso dipindah ke Polda Nusa Tenggara Timur menjadi Perwira Menengah (Pamen). Sama dengan Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jatim AKBP Ade Safri, dimutasi ke Polda Papua juga sebagai Pamen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com