Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/05/2014, 17:59 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
-- Elektabilitas bakal calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto, diprediksi bisa menyalip bakal calon presiden PDI-Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi), dalam dua bulan ke depan. Menurut hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Prabowo bisa mengalahkan Jokowi jika Gubernur DKI Jakarta itu salah dalam memilih pasangan dan salah strategi kampanye.

"Kalau dilihat trennya, Jokowi cenderung melemah dan Prabowo menguat. Dua bulan ke depan, Jokowi bisa dikalahkan Prabowo bila salah dalam memilih pasangan dan bila kalah dalam strategi kampanye," kata peneliti SMRC Sirojudin Abbas saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Minggu (4/5/2014).

Survei ini dilakukan SMRC pada 20-24 April 2014 dengan metodologi random sampling. Jumlah sampel awal 2.040, tetapi yang valid dianalisis hanya 2.015. Berdasarkan jumlah sampel tersebut, diperkirakan margin of error sebesar 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei ini didanai pihak ketiga, tetapi SMRC enggan menyebutkan namanya.

Menurut hasil survei, bila capres yang maju nanti hanya Jokowi dan Prabowo, untuk sementara elektabilitas Jokowi lebih tinggi sekitar 16 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Prabowo. Namun, menurut Sirojudin, posisi Jokowi belum aman jika melihat tren elektabilitasnya yang cenderung turun sepanjang 2014.

Dari hasil survei, elektabilitas Jokowi cenderung turun sejak Desember 2013, Maret 2014, dan April 2014. Sementara elektabilitas Prabowo, menurut survei, terus meningkat dalam periode yang sama.

Sirojudin juga memaparkan sejumlah faktor yang menyebabkan turunnya elektabilitas Jokowi. "Dalam lima bulan terakhir memang menurun, salah satu kemungkinan yang menjelaskan penurunan Jokowi karena popularitas Jokowi sudah habis di 62 persen," katanya.

Setelah popularitas Jokowi menyentuh puncaknya di angka 62 persen, lanjutnya, calon presiden lainnya mulai bekerja dan menawarkan diri sehingga membuat pilihan masyarakat akan capres lebih banyak.

"Orang mulai kenal Jokowi dari kualitas personalnya, skill ekonomi dan lain-lain mulai terlihat, itu memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat bahwa Jokowi bukan satria piningit, dan semakin kenal, orang semakin biasa memandang kepemimpinan Jokowi," tuturnya.

Faktor lain yang memengaruhi turunnya elektabilitas Jokowi, menurut Sirojudin, adalah kurang bulatnya dukungan PDI-P terhadap Gubernur DKI Jakarta itu. Dia menyebut PDI-P tidak membuat acara yang luar biasa ketika mengumumkan Jokowi sebagai calon presiden yang bakal diusung partai berlambang banteng tersebut.

"Ditambah iklan menjelang pemilu yang keluar hanya Puan dan Mega. Jokowi enggak dikasih porsi. Itu juga salah satu yang membuat masyarakat realistis melihat Jokowi yang membuat elektabilitas menurun," kata Sirojudin.

Selain itu, dia menilai dominasi peran Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri cukup membuat simpati masyarakat menurun. Apalagi dengan wacana yang muncul belakangan ini yang menyebutkan pemilihan bakal calon wakil presiden Jokowi harus melalui restu Megawati.

"Kini suara di sini mulai dibeli masyarakat, ditambah serangan Gerindra, Jokowi boneka Bu Mega, itu tergantung Jokowi dengan tim kemudian mulai memoles Jokowi sebagai figur sentral," ucapnya.

Mengenai bakal cawapres, hasil survei SMRC menunjukkan bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan bisa membuka peluang lebih baik bagi Jokowi untuk mengalahkan Prabowo.

Sementara tokoh lainnya yang disebut-sebut sebagai bakal calon wakil presiden, yakni Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, disebut kurang kuat efeknya dalam meningkatkan elektabilitas Jokowi. Tokoh lainnya, mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, malah dinilai menurunkan elektabilitas Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com