Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Jangan Terjebak pada Jokowi atau Prabowo!

Kompas.com - 03/05/2014, 18:07 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta masyarakat Indonesia tidak terjebak pada pusaran pilihan kepada Joko Widodo atau Prabowo Subianto saja. Karena menurut mereka, dua nama tersebut sampai sejauh ini belum bisa menjamin tentang kepastian akan penegakan hak asasi manusia (HAM).

"Prabowo memang masih menggantung jawabannya mengenai penyelesaian pada orang-orang yang masih hilang. Tapi itu juga berlaku pada orang-orang yang ada di sekeliling Jokowi," kata Koordinator Kontras Haris Azhar saat acara diskusi "Apa Syarat Menjadi Presiden Indonesia Hari Ini?" di Kantor Kontras, Jakarta, Sabtu (3/5/2014).

Haris menilai, terlalu sering munculnya nama Jokowi dan Prabowo disebabkan karena dua nama tersebut sama-sama dikelilingi oleh kelompok-kelompok lama, dalam hal ini kelompok militer dan pengusaha, yang secara otomatis dapat mendongkrak popularitas keduanya. Padahal, kata Haris, masih banyak nama-nama lain yang sebenarnya lebih kompeten, tetapi tak bisa muncul ke publik karena tidak cukup menjual.

"Jadi Indonesia kekurangan alternatif pilihan ketiga, yang bisa memberikan jaminan pada pemenuhan hak asasi manusia. Mereka selama ini memiliki survei yang rendah karena tak cukup dekat dengan kelompok militer dan kalangan pengusaha," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Robertus Robert mengatakan, pola pemikiran masyarakat Indonesia dalam memilih pemimpin hanya berdasarkan tingkat kepopuleran dan ukuran personal. Padahal, dua hal tersebut tidak menjamin bahwa seseorang yang terpilih dapat melakukan pekerjaannya dengan baik.

"Penilaian pemimpin yang baik hanya didasarkan pada hasil survei dan apa yang disajikan oleh media," tukasnya.

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan sebenarnya dijadwalkan ikut hadir dalam acara tersebut. Namun, karena ada acara keluarga, salah satu peserta konvensi Partai Demokrat itu memilih untuk tidak datang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com