Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo: Pengumuman Bakal Cawapres Jokowi 9 Mei

Kompas.com - 02/05/2014, 20:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, pengumuman bakal calon wakil presiden bagi bakal capres dari PDI-P akan dilakukan pada 9 Mei 2014. Hal itu dikatakan Tjahjo seusai mendampingi Jokowi melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh di kantor Partai Nasdem, Cikini, Jakarta Pusat, pada Jumat (2/5/2014) malam.

"Masalah wapres Pak Jokowi akan disampaikan 9 Mei," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, tanggal tersebut merupakan permintaan dari Jokowi dan Surya Paloh. Seluruh tim pemenangan, lanjut Tjahjo, telah dikondisikan untuk langsung bergerak melancarkan dukungan dalam segala bentuk.

"Setelah itu bisa langsung bergerak. Besok (Sabtu) kan sudah keliling Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura," lanjut Tjahjo.

Saat dikonfirmasi soal ini, Jokowi hanya menyatakan agar publik bersabar menunggu kapan bakal cawapresnya diumumkan.

"Kurang lebih. Kalau kurang Kamis, kalau lebih Sabtu. Menunggu momentumlah, menunggu waktu yang baik," ujar Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi membenarkan bahwa ia telah mengantongi nama pandampingnya. Demikian pula Surya Paloh dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, sejumlah nama disebut-sebut menjadi kandidat kuat pendamping Jokowi. Nama-nama itu, antara lain, Jusuf Kalla dan Mahfud MD. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Willy Aditya, dalam sebuah diskusi, Kamis (1/5/2014), mengatakan, calon pendamping Jokowi adalah mereka yang pernah menyambangi kantor DPP Partai Nasdem. Dua nama di atas, yaitu Mahfud dan JK, pernah melakukan pertemuan dengan Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com