Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunker ke Selandia Baru, DPR Tolak Temui Warga Indonesia

Kompas.com - 02/05/2014, 12:48 WIB
Nina Susilo

Penulis


AUCKLAND, KOMPAS
 — Sebanyak 11 Anggota Komisi VII DPR enggan bertemu warga dan mahasiswa Indonesia di Auckland. Padahal, mereka tengah kunjungan kerja di Wellington dan Auckland, Selandia Baru, sepanjang 29 April sampai 4 Mei ini.

Ketua Paguyuban Mahasiswa Pascasarjana Indonesia di Auckland (PMPI-A) Abdul Haris, Jumat (2/5/2014), menyampaikan, para wakil rakyat itu hanya bersedia menemui paling banyak tujuh perwakilan mahasiswa di Coffee Shop Crowne Plaza Hotel hari ini jam 16.00 waktu setempat.

Anggota DPR ini menolak bertemu warga dan mahasiswa dalam sebuah forum yang lebih besar. Sebelumnya, PMPI-A sudah mempersiapkan diri untuk menyambut dan berdialog dengan wakil-wakil rakyat ini.

Anggota PMPI-A Heri Sagiman menjelaskan, forum diskusi DPR dan warga serta mahasiswa di Auckland sedianya untuk mengetahui apa perkembangan DPR dalam menangani revisi Undang-Undang 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi.

“Setidaknya, kami ingin tahu apa maksud dan tujuan DPR ke Selandia Baru, apa beda dengan kunjungan yang sudah dilakukan tahun lalu. Dan forum ini tentu menjadi ajang untuk DPR membuktikan bahwa kunjungan ini bukan sekadar pelesiran,” tuturnya.

DPR beralasan acara dalam kunjungan kerja padat sehingga tak bisa menemui mahasiswa dan warga dalam forum yang lebih besar. Namun, dari informasi yang dikumpulkan Kompas, setiba di Wellington pada 29 April, tak ada agenda.

Kegiatan resmi baru dimulai 30 April dengan bertemu pejabat Ministry of Business, Innovation, and Employment (MBIE) Selandia Baru. Pada 1 Mei, Komisi VII DPR ini bertemu GNS Science, dan esoknya bertemu Asosiasi Geotermal Selandia Baru. Setiap pertemuan berlangsung tak lebih dari satu jam.

Adapun 3 Mei tak ada kegiatan sama sekali, sedangkan rombongan ini baru berangkat kembali ke Tanah Air pada 4 Mei.

Rombongan Komisi VII kali ini dipimpin Nazaruddin Kiemas (PDI-P) dengan anggota antara lain Milton Pakpahan (Partai Demokrat), Juhaini Alie (PD), Iman Abdullah (PD), Siti Romlah (PD), Hakim Kalla (Partai Golkar), Alimin Abdullah (PAN), Nur Yasin (PKB), Ivansyah (PDI-P), Ali Kastella (Hanura), serta tiga staf Sekretariat DPR-Sekretaris Pansus Denny Supriatna, serta Dian Arivani dan Ricko Wahyudi (legal drafter).

Pada 11-17 Mei, 11 orang rombongan serupa dari Komisi VII DPR akan kembali datang ke Selandia Baru. Rombongan ini antara lain terdiri atas Satya Yudha (Golkar, ketua rombongan), Rofi Munawar (PKS), Dewi Aryani Hilman (PDI-P), Tommy Adrian Firman (PPP), Bobby Rizaldi (Golkar), I Wayan Gunastra (PD), Dalimi Indokayo (PD), Nabiel Musawa (PKS), serta staf Sekretariat DPR: Rachmi Suprihartanti, Kuntari, Nadjib Ibrahim (legal drafter).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com