Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Bermasalah, KPU Tunda Penetapan Rekapitulasi Suara Sumsel

Kompas.com - 02/05/2014, 07:29 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan hasil rekapitulasi suara calon anggota DPR dan DPD Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di dua daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Pasalnya, masih banyak data pemilih dan perolehan suara yang bermamsalah.

"Dapil Sumsel I dan II kita tunda penetapannya," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pileg 2014 di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2014) dini hari.

Ia mengatakan, pembahasan akan dilakukan kembali setelah KPU Sumsel menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait beberapa persoalan. Oleh karena itu, ia mengimbau partai politik (parpol) yang mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi KPU Sumsel dan memiliki data temuan bermasalah agar segera menyerahkannya kepada Bawaslu.

"Silakan para saksi mengajukan koreksi atas data yang tidak tepat, atas pemilih terdaftar dan pemilih yang menggunakan hak pilih," kata Husni.

Penundaan juga dilakukan atas penetapan rekapitulasi suara DPD Sumsel. Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan, persoalan di Dapil Sumsel I (meliputi Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, dan Kota Lubuklinggau) yang paling mencolok terjadi di Kabupaten Musi Rawas. Di wilayah tersebut, kata dia, terjadi perubahan perolehan suara mulai dari tingkat panitia pemungutan suara (PPS)

Husni mengatakan, perubahan data juga terjadi di kabupaten/kota lain. Namun, atas dasar rekomendasi Bawaslu Sumsel, data dikoreksi sebagaimana seharusnya.

"Kalau di Musi Rawas ini, KPU tidak mau mengubahnya," kata dia.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Bawaslu Nasrullah. Menurutnya, karena keengganan KPU Musi Rawas mengoreksi data, rekapitulasi suara di tingkat provinsi dan nasional jadi terhambat.

"KPU provinsi dan pusat ini hanya menerima sampah," kata dia.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani menyatakan, pihaknya tidak mengakui hasil rekapitulasi suara yang disampaikan KPU Sumsel, baik atas Dapil Sumsel I mau pun Sumsel II (meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com