Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Pemilih Tak Sesuai, Pengesahan Rekapitulasi Sulawesi Tenggara Ditunda

Kompas.com - 01/05/2014, 20:54 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum belum mengesahkan hasil rekapitulasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan keterangan saksi dari PDI Perjuangan Agustiani Tyo, banyak yang perlu dikoreksi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terkait data pemilih. Menurutnya, ada perbedaan data pemilih.

"Kami jadi bertanya-tanya, kenapa berbeda? Sebaiknya perbaiki dulu. Tapi jangan pleno sendiri," ujarnya, saat skorsing Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara, di Ruang Sidang KPU, Jakarta, Kamis (1/5/2014).

Ia berharap, KPU Sultra mampu membenahi data jumlah pemilih yang tidak sesuai antara Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang tercatat dan yang menggunakan. Agustiani mengungkapkan, menurut keterangan berita acara saksi PDI-P, rapat pleno yang diselenggarakan oleh KPU Sultra tidak mengundang saksi dan bersifat tertutup. Hal inilah yang mengundang kecurigaan para saksi.

"Enggak ada saksi. Mereka bisa saja menulis angka yang tidak sesuai," katanya.

Secara terpisah, Komisioner KPU Sultra Lahode Abdul Natsir mengatakan, adanya perbedaan data DPKTb yang terdaftar dan yang memilih karena kurangnya surat suara di TPS. Untuk itu, KPU berencana melakukan pengecekan dan perbaikan dengan melakukan pleno ulang bersama para saksi.

"Pembetulannya harus mengundang beberapa pihak. Pengecekan bersama saksi," kata Natsir. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com