Salah Jumlah Hasil Suara, KPU Jabar Harus Rapat Pleno Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sempat ditunda beberapa jam, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu legislatif untuk Provinsi Jawa Barat di Komisi Pemilihan Umum Pusat akhirnya dinyatakan ditunda. Hal ini terjadi karena saat tim KPU Jabar hendak membacakan hasil perolehan suara, ditemukan ada ketidakcocokan data daftar pemilih, dana pengguna hak suara, serta total suara sah dan tidak sah.

Kesalahan itu sempat memicu perdebatan alot antara Badan Pengawas Pemilu, perwakilan-perwakilan partai, dan saksi-saksi calon anggota legislatif yang hadir. Melihat masalah ini cukup rumit diselesaikan pada saat itu juga, Ketua KPU Husni Kamil Malik yang memimpin rapat memutuskan bahwa pembahasan hasil rekapitulasi suara di Jabar harus ditindaklanjuti dengan rapat pleno ulang oleh KPU Jabar.

"KPUD Jabar harus benar-benar memeriksa ulang hal ini dengan cermat. Bila dokumen-dokumen ternyata bermasalah hingga tingkat kabupaten dan kota, maka wajib untuk mengadakan rapat pleno ulang di Jawa Barat," kata Husni dalam rapat yang diadakan di Kantor KPU Pusat Jakarta, Minggu (27/4/2014) malam.

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengakui kesalahan ini murni karena kesalahan teknis dalam melakukan penghitungan. Menurut dia, kesalahan terjadi karena stafnya menjumlahkan dengan menggunakan kalkulator manual. "Harusnya bisa dengan rumus di komputer, tapi staf saya melalukannya pakai kalkulator. Kita tidak mencari siapa biangnya lah. Ini murni kesalahan kami semua dari KPU Jabar," kata Yayat.

Setelah pembahasan hasil suara di Jabar resmi ditunda, rapat pleno terbuka di KPU Pusat dilanjutkan Senin (28/4/2014) besok. Ada empat provinsi yang akan mempresentasikan hasil penghitungan suara besok, yaitu Provinsi Bengkulu, DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Kalimantan Tengah.

Hingga saat ini,  KPU Pusat baru menyelesaikan pembacaan hasil dari Provinsi Riau, Banten, Bangka Belitung, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Dari yang sudah dibacakan tersebut, baru Provinsi Kalimantan Barat dan Gorontalo yang telah dinyatakan tidak bermasalah. Adapun penghitungan suara di Riau, Banten, Bangka Belitung, Jambi, dan Lampung saat ini belum bisa disahkan karena butuh pembahasan lebih lanjut.