Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan Luar Negeri Pasca-SBY

Kompas.com - 26/04/2014, 22:55 WIB

Oleh:

KOMPAS.com - Tulisan David McRae, ”Membaca Kebijakan Luar Negeri Indonesia” (Kompas, 5/3/2014), menarik untuk disikapi.

Postulatnya bahwa keterbatasan sumber daya menyebabkan kebijakan luar negeri Indonesia tidak punya pengaruh nyata perlu dicermati. Pertama, bagaimana memaknai pelaksanaan 10 tahun politik luar negeri Indonesia era Presiden SBY? Kedua, bagaimana kemudian kebijakannya pasca SBY?

Menurut McRae, politik luar negeri Indonesia berpotensi memengaruhi masa datang, tidak sekarang. Ukuran yang digunakan adalah kinerja diplomasi bagi pencapaian sasaran ekonomi, pemajuan soft power, dan kapasitas Indonesia dalam memengaruhi penanganan isu strategis global.

Sejatinya peningkatan nilai ekspor merupakan alat ukur kasatmata keberhasilan diplomasi ekonomi. Namun, sisi pandang perlu diperbarui saat diplomasi ekonomi harus selaras antara upaya penetrasi pasar luar negeri dan menarik investasi asing.

Di tengah persaingan global, ada nilai keekonomian produk dengan posisi tawar lebih di mata internasional. Indonesia jadi negara kunci eksportir produk kelapa sawit dan turunannya.

Sambil terus meningkatkan daya saing produk ekspor, strategi diplomasi pemerintahan SBY adalah menarik investasi asing. Dalam 10 tahun ini total investasi asing (PMA) 24,56 miliar dollar AS. Meningkat hampir lima kali lipat dari pemerintahan sebelumnya (5,44 miliar dollar AS).

Dalam hal soft diplomacy, Indonesia termasuk terdepan memanfaatkan instrumen ini. Sekalipun banyak pakar menempatkan Indonesia sebagai emerging economy, Indonesia masih belum cukup mampu mengalokasikan anggaran untuk paket-paket kerja sama teknik bagi negara-negara miskin. Itulah sebabnya kerja sama teknik haruslah sangat terukur.

Satu inovasi Indonesia yang terus dimajukan adalah mekanisme tripartit, yaitu pemberian bantuan teknik dengan menyertakan negara maju. Bantuan teknis merupakan investasi diplomasi jangka panjang yang disemai di masa kini, untuk nantinya dipanen di masa datang.

Sementara itu, penanganan isu-isu global memerlukan atensi dan seni tersendiri. Terlebih lagi manakala Indonesia melihat dirinya sebagai ”a regional power with global interests and responsibilities”. Dalam konteks global ini, terdapat satu kebenaran atas pendapat McRae mengenai adanya gap of expectation antara apa yang diyakini masyarakat dapat dilakukan pemerintah dan realitas politik seutuhnya. Indonesia memang tidak pernah berpretensi akan dapat jadi penengah dalam konflik Arab-Israel ataupun memediasi pihak-pihak yang berseteru di Suriah.

Rasanya tidak adil apabila kondisi obyektif dalam konteks global tidak cukup diperhitungkan dalam menilai kapasitas Indonesia memengaruhi agenda-agenda global pada umumnya. Juga tidak adil apabila upaya Indonesia untuk mengarusutamakan agenda-agenda global seperti agenda pembangunan berkelanjutan terluputkan dari analisis McRae. Presiden SBY berhasil mendorong penerimaan konsepsi tersebut sewaktu bersama- sama dengan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf dan Perdana Menteri Inggris David Cameron memimpin panel internasional tingkat tinggi guna merumuskan agenda pembangunan global pasca MDG 2015.

Proyeksi pasca SBY

All politics is local yang jadi adagium dalam dunia perpolitikan di AS rupanya juga menjadi keniscayaan dalam perpolitikan di Indonesia. Setidaknya politik LN Indonesia bukanlah topik yang mendapat atensi tinggi dalam diskursus politik lintas partai menjelang pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden.

Wajar jika topik-topik seperti sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan, upaya global menu-
runkan tingkat emisi, dan implikasi bagi ekonomi Indonesia atas langkah-langkah Bank Sen-
tral AS menstimulasi ekonomi dalam negeri melalui pengurangan kebijakan quantitative easing (tapering) kurang populer di mata publik. Namun, terlepas dari kenyataan ini, bukanlah suatu kesia-siaan jika berbagai komponen masyarakat di Indonesia dan juga negara-negara sahabat Indonesia mulai diakrabkan dengan platform politik luar negeri dari tiap-tiap partai. Apabila tidak atas isu-isu khusus, setidaknya besaran politik LN yang akan dijalankan partai pemenang pemilu nantinya sungguh perlu dikomunikasikan.

Sejatinya dalam 10 tahun terakhir, politik LN Indonesia dan tampilan diplomasinya masih merupakan satu kelanjutan kontinum politik LN dari waktu ke waktu. Pada 2009, Menlu Marty Natalegawa dengan lugas menyatakan bahwa politik LN Indonesia yang akan dijalankan merupakan suatu continuity and change. Dalam perjalanan politik LN Indonesia 10 tahun ini, wajah diplomasi Indonesia juga diwarnai oleh faktor minat yang tinggi Presiden SBY atas politik LN dan diplomasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com