Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

23 LSM Indonesia: Jangan Pilih Capres Pelanggar HAM

Kompas.com - 25/04/2014, 17:51 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 23 lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mengingatkan masyarakat untuk tidak memilih calon presiden yang menurut mereka pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Mereka meminta masyarakat untuk tidak melupakan peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997-1998.

"Jangan pilih capres pelanggar HAM. Saat ini para pelaku yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM justru maju sebagai kandidat capres 2014," kata Direktur Imparsial Al Araf, di Jakarta, Jumat (25/4/2014).

Selain Imparsial, 22 lembaga lain yang bergabung dengan koalisi ini adalah Kontras, YLBHI, Elsam, ICW, HRWG, Politik Rakyat, LBH Jakarta, LBH Pers, Institute Demokrasi, KASUM, JSKK, IKOHI, Ridep Institute, KRHN, LBH Masyarakat, Perempuan Mahardika, LBH Surabaya, AJI Indonesia, PUSHAM-UII Yogyakarta, INFID, NAPAS, dan FBLP.

"Prabowo Subianto yang diduga terlibat dalam peristiwa penculikan 1997/1998 berpeluang lolos menjadi kandidat capres 2014. Kemunculannya di atas pentas politik mengusik nurani kita. Apalagi korban hingga kini masih hilang dan perjuangan keluarga korban meraih keadilan tak kunjung terpenuhi," ujarnya.

Al Araf meminta masyarakat untuk mempertimbangkan dengan matang sosok presiden Indonesia ke depan. Koalisi berjanji, kata dia, akan terus melakukan sosialisasi mengenai kasus penculikan agar tidak dilupakan oleh publik.

"Kami bersepakat langkah ini tidak akan selesai di sini, kami akan terus bergerak dan berjuang. Karena reformasi saat ini merupakan perjuangan mereka yang jadi korban masa lalu," pungkasnya.

Menjelang jatuhnya Soeharto, menurut catatan Kontras, ada 23 orang yang hilang. Satu orang ditemukan meninggal, yaitu Leonardus Gilang. Sembilan orang diketahui diculik oleh tentara dan dilepaskan. Mereka adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto, dan Andi Arief. Satu orang ditemukan.

Sementara itu, 13 orang tak diketahui nasibnya hingga kini. Mereka adalah Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser. Mereka berasal dari berbagai organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro Mega, Mega Bintang, dan mahasiswa.

Terungkap kemudian, penculikan sembilan aktivis yang dilepaskan itu dilakukan oleh anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar. Semua anggota Tim Mawar dihadapkan pada Mahkamah Militer.

Terkait kasus ini, Dewan Kehormatan Perwira juga memberhentikan Prabowo sebagai anggota TNI. Saat itu Prabowo adalah Danjen Kopasssus. Ia dianggap sebagai pemegang komando tertinggi.

Dalam berbagai kesempatan Prabowo mengatakan, ia hanya mengetahui penculikan yang dilakukan terhadap sembilan orang yang ia lepaskan. Sisanya, ia mengaku tidak tahu.

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, melalui akun Twitter-nya menjelaskan kembali duduk soal peristiwa ini. Menurutnya, 13 orang yang hilang bukan tanggung jawab Prabowo. Ia menyebut, ada operasi lain selain yang dilakukan Tim Mawar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com