Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Tak Intervensi Penetapan Cawapres Jokowi

Kompas.com - 25/04/2014, 14:29 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mesti telah resmi menjadi mitra koalisi PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat mengklaim tidak melakukan intervensi dalam menetapkan nama calon wakil presiden yang akan bersanding dengan calon presiden dari PDI Perjaungan, Joko Widodo. Ketua DPP Nasdem Taufik Basari mengatakan, partainya memberikan wewenang hal ini sepenuhnya kepada Jokowi ataupun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Masalah cawapres biarkan Pak Jokowi dan Bu Mega saja yang memutuskan. Nasdem sebagai mitra koalisi cukup memberikan beberapa rekomendasi saja," kata Taufik kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2014).

Taufik mengatakan, dari sejumlah nama yang direkomendasikan Nasdem sebagai cawapres, ada nama Wakil Presiden RI 2004-2005 Jusuf Kalla adalah JK. Menurut Taufik, jika akhirnya yang dipilih adalah JK, maka itu adalah keputusan Jokowi.

Menurut Taufik, keputusan Nasdem berkoalisi dengan PDI-P murni karena kedua partai punya kesamaan platform. Sebagai partai baru, Nasdem ingin memberikan pendidikan politik kepada publik bahwa jalinan kerja sama politik tidak mesti diwarnai dengan bagi-bagi jabatan.

PDI-P memastikan berkoalisi dengan Nasdem seusai Pemilu Legislatif 9 April 2014. Berkaca pada hitung cepat lembaga survei, perkiraan gabungan perolehan suara kedua parpol itu mencapai sekitar 25 persen.

Soal bakal cawapres, PDI-P tampak hati-hati menentukan siapa pendamping Jokowi merebut kursi RI-1. Sejumlah nama sempat menghiasi media massa, misalnya Jusuf Kalla, Ryamizard Ryacudu, Mahfud MD hingga Basuki Tjahaja Purnama. Namun, belum ada kepastian kapan nama itu dipublikasikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com