Presiden Minta Peraturan Pertahanan Lindungi Hak Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat terbatas yang membahas soal regulasi pertanahan dan perdagangan di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4/2014). Dua isu ini dianggap sebagai isu penting di sektor perekonomian. Saat membuka rapat, Presiden meminta agar para menteri memastikan aturan di bidang pertanahan berjalan efektif.

"Memberikan kepastian, menggerakan perekonomian kita. Utamanya membangun infrastruktur dan juga membawa kebaikan bagi rakyat dan masyarakat lokal," ujar Presiden.

Presiden menginginkan agar peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari Undang-undang Pertanahan bisa berorientasi kepada kepentingan ekonomi dan infrastruktur. Namun, Presiden mengingatkan lagi agar kedua kepentingan itu tetap melindungi kepentingan rakyat.

"Sehingga dengan demikian ada kepastian dalam penggunaan tanah dan kepastian ini sekali lagi membawa manfaat bagi semua," katanya.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan perubahan Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 tentang pengadaan Tanah untuk kepentingan umum. DPR masih menggodok perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Selain isu pertanahan, Presiden juga akan memimpin pembahasan tentang perdagangan. Dia menyebutkan bahwa dalam perkembangannya, hasil kesepakatan World Trade Organization (WTO) kerap kandas lantaran banyak pertentangan antarnegara.

Indonesia, katanya, termasuk dalam 20 besar negara dengan perekonomian tinggi dan masuk sebagai anggota G20. Indonesia juga memiliki peranan dan proses yang besar dalam menata perdagangan internasional dalam WTO maupun dalam kerja sama bilateral dan regional.

"Dalam konteks itulah, nanti mendag akan menyampaikan isu terkini yang berkaitan dengan perdag, yang tentu harus kita sikapi dengan tepat dan benar," kata Presiden.

Sejumlah menteri dan pejabat setingkatnya hadir dalam rapat kali ini, yaitu Menteri Keuangan Chatib Basri, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perdagangan M Luthfi, Menteri ESDM Jero Wacik, Kapolri Jenderal Sutarman, dan Kepala BPN Hendarman Supandji.