Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/04/2014, 11:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Demokrat disebut tengah membangun poros baru untuk menghadapi pemilu presiden mendatang. Partai yang dalam hasil hitung cepat Pemilu Legislatif 2014 berada di peringkat keempat itu disebut akan tetap mengusung calon presiden.

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, partainya akan tetap mengusung calon presiden dari hasil konvensi. Capres konvensi itu akan didukung oleh partai koalisi lain.

"Oleh karena itu, saya mau bilang ini akan jadi poros baru. Jangan bilang ini poros keempat karena nanti akan ada capres yang menjadi korban," ujar Ruhut saat dihubungi, Kamis (24/4/2014).

Ruhut menuturkan, dengan adanya koalisi baru pimpinan Partai Demokrat ini, kemungkinan hanya akan ada tiga bakal calon presiden. Bahkan, kata dia, bisa jadi hanya ada dua bakal capres, yakni bakal capres PDI Perjuangan, Joko Widodo, dan bakal capres poros Partai Demokrat.

"Kami melihat partai-partai Islam akan merapat ke kami, mitra koalisi kami terdahulu, antara lain PKB, PAN, PPP, dan juga PKS. Bukan tidak mungkin bahwa yang dibawa, antara lain Hanura, PKPI, dan PBB, juga turut bergabung. Pak SBY akan jadi king maker," kata anggota Komisi III DPR itu.

Politisi yang pernah menjadi bintang layar kaca tersebut mengatakan, jika sebagian besar partai bergabung ke Partai Demokrat, maka nasib Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto akan berada di ujung tanduk. Suara Partai Golkar dan Partai Gerindra pada pileg, berdasarkan versi hitung cepat, belum cukup untuk mengusung capres.

Menurut Ruhut, posisi tawar Partai Demokrat dalam membentuk poros koalisi baru cukup besar. Dia mengklaim mitra koalisi Partai Demokrat selama ini sangat nyaman berada di bawah koalisi Sekretariat Gabungan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono karena tidak ada sanksi untuk setiap perbedaan sikap dan pandangan.

SBY, lanjut Ruhut, juga sangat dekat dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, elite PPP, dan juga PKB. Hal lainnya yang ditawarkan Demokrat adalah bagi-bagi kursi.

"Munafik itu kabinet kerja, kabinet tidak bagi-bagi kursi. Hal seperti ini harusnya tidak dibicarakan karena koalisi pada dasarnya ya bagi-bagi kursi. Mana mau partai bergabung kalau tidak dapat apa-apa kan?" imbuh Ruhut.

Dia mengingatkan agar peta koalisi saat ini jangan sampai melupakan peranan SBY. Sebagai seorang petahana, ucap Ruhut, SBY masih berpengaruh. Dia mencontohkan Obama yang melobi mantan Presiden AS, Bill Clinton, untuk memenangi pertarungan pemilihan presiden di Amerika Serikat.

"Jadi sekarang, joker-nya dipegang Pak SBY. Di mana Pak SBY meletakkan kartu joker itu, dia akan menang," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com