Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Percepatan Muktamar PPP Hadang Suryadharma Lagi

Kompas.com - 24/04/2014, 06:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Musyawarah kerja nasional Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) di Bogor, Rabu (23/4/2014), membahas kemungkinan percepatan pelaksanaa Muktamar. Forum muktamar merupakan ajang tertinggi di PPP untuk memilih ketua umum.

"Kalau muktamar dipercepat, semua setuju muktamar dipercepat. Apakah setelah pilpres atau sebelum pilpres, itu masih belum diputuskan," kata Sekretaris Majelis Pakar PPP Ahmad Yani, Rabu malam. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sudah menempati posisinya selama dua periode dan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai tak bisa mencalonkan diri lagi.

Semula, PPP menjadwalkan muktamar digelar pada Mei 2015. Menyusul drama politik di partai ini, ajang itu akan dipercepat menjadi pertengahan 2014. Mengemukanya rencana percepatan muktamar otomatis akan mempersingkat masa jabatan Suryadharma.

Yani mengatakan peserta mukernas setuju mempercepat muktamar dengan tujuan menegakkan konstitusi serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Namun Yani tak memberikan jawaban tegas ketika ditanyakan apakah percepatan tersebut merupakan imbas dari langkah Suryadharma merapat ke Partai Gerindra. "Ya itu bisa disimpulkan sendiri saja."

Sebelumnya, menyusul langkah Suryadharma merapat ke Partai Gerindra, terjadi drama politik di internal partai ini. Suryadharma sempat diberhentikan sementara oleh "kubu" Sekretaris Jendral PPP Romahurmuziy.

Namun, Suryadharma "diselamatkan" fatwa Ketua Majelis Syariah PPP Maemoen Zubair. Dalam pertemuan yang pada Senin (21/4/2014) malam Maemoen mengeluarkan fatwa agar kedua kubu sepakat menggelar islah dan posisi Suryadharma tetap menjadi Ketua Umum PPP.

Fatwa Maemoen tersebut disetujui kedua belah pihak, namun finalisasinya masih menunggu Mukernas. Rencananya, mukernas juga akan mengesahkan fatwa tersebut lewat mekanisme administratif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com