Mendagri Sebut Tak Ada Kesalahan di Proyek E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) telah diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara berkala. Hasilnya, kata dia, tidak ditemukan ada kesalahan dalam proyek tersebut.  

"Sampai sekarang belum ada temuan kesalahan, baik dalam proses tender maupun dalam perjalanannya (pelaksanaan perekaman, pencetakan dan distribusi e-KTP). Tidak ada temuan sama sekali," ujar Gamawan di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2013).

Dia memaparkan, audit BPK dilakukan setiap tahun sejak proyek itu diluncurkan pada 2011. Atas dasar hasil audit BPKP itu, Gamawan mengaku tidak tahu di bagian mana terdapat dugaan korupsi yang dilakukan anak buahnya.

"Kalau sekarang (ada pejabat Kemendagri) dinyatakan sebagai tersangka, tentu kami tidak tahu di mana sangkaannya. KPK yang lebih tahu itu. Tetapi, hasil audit BPK tidak pernah ada temuan yang merugikan negara itu," kata dia.

Dalam kasus e-KTP, KPK menetapkan Sugiharto yang menjabat Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka.

Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut.

KPK menjerat Sugiharto dengan Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Nilai proyek pengadaan e-KTP 2011-2012 mencapai Rp 6 triliun. KPK memperkirakan, nilai sementara kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 1,12 triliun.