Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah: Partisipasi Pemilih Luar Negeri Meningkat

Kompas.com - 23/04/2014, 16:26 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kementerian Luar Negeri mengatakan, partisipasi warga negara Indonesia di luar negeri dalam Pemilu Legislatif 2014 meningkat dibanding pada Pemilu 2009. Ketua Kelompok Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (Pokja PPLN) Kemenlu Wahid Supriyadi memperkirakan, partisipasi pemilih luar negeri dapat mencapai 30 persen.

"Ini baru perkiraan kasar berdasarkan hasil rekap pemilih di 89 PPLN. Batas 22,3 persen partisipasi pemilih pada Pemilu 2009 sudah terlampaui. Mungkin 30 persen," ujar Wahid di sela-sela rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pileg 2014 luar negeri di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2014).

Dia mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum yang menciptakan mekanisme pemungutan suara di luar negeri. Menurutnya, mekanisme pemungutan suara melalui drop box menjadi salah satu faktor yang mendongkrak partisipasi pemilih.

Wahid mencontohkan, pemilih di Kualalumpur berjumlah 44.801 orang. Menurut catatannya, dari angka tersebut, pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS hanya sebanyak 5.875 orang. Sementara itu, pemilih yang mengumpulkan suara melalu drop box jauh lebih banyak, yaitu mencapai 34.058 orang pemilih.

"Catatan kami, upaya (drop box) ini cukup efektif," ujarnya.

Meski begitu, Wahid mengakui masih banyak ditemukan kendala dalam pelaksanaan pileg kemarin, terutama menyangkut rendahnya partisipasi pemilih di sejumlah negara. Wahid menuturkan, partisipasi pemilih di luar negeri tidak sebanyak di dalam negeri, salah satunya karena kendala pemilih tidak mengenal calon anggota legislatif yang bertarung.

Kendala lain, kata dia, pemilih mengkritisi masuknya wilayah luar negeri ke dalam daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II.

Adapun kendala utama di Timur Tengah, pemilih di negara-negara tersebut kesulitan menggunakan hak suaranya. Sebanyak 80 persen WNI di sana bekerja pada sektor domestik sebagai asisten rumah tangga. Pemilih-pemilih tersebut sulit mendapat izin dari majikan untuk datang ke TPS.

"Kendala-kendala ini akan kami evaluasi untuk menjadi catatan pada pilpres nanti," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com