Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/04/2014, 10:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kubu Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dan Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy alias Romy telah mencapai kesepakatan untuk berdamai (islah). Kesepakatan tersebut diambil setelah kedua belah kubu mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Syariah DPP KH Maemoen Zubair, Selasa (22/4/2014) malam.

"Setelah sekian kali seruan saya sejak pekan lalu untuk terjadinya islah, alhamdulilah semalam telah terjadi pertemuan islah di Hotel Parklane, Jakarta sekitar jam 21.00-23.30," kata Romy melalui pernyataan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (23/4/2014).

Menurut Romy, dalam pertemuan tersebut, Maemoen membacakan kembali fatwanya yang sebelumnya telah dibacakan dalam rapat pleno kubu Suryadharma. Fatwa tersebut, di antaranya, memerintahkan kedua belah pihak untuk berdamai serta mengembalikan jabatan para petinggi PPP seperti semula.

Setelah drama politik PPP terjadi, Suryadharma sempat memecat Waketum, Sekjen, dan beberapa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP. Sementara kubu Romy sempat memutuskan untuk memberhentikan sementara Suryadharma dari jabatannya sebagai Ketum.

Selain itu, fatwa juga menyebut hingga saat ini tidak ada koalisi dengan partai mana pun, termasuk Partai Gerindra, yang sebelumnya sudah mendapat dukungan dari kubu Suryadharma.

"Fatwa yang disampaikan Mbah Moen dibacakan kembali, kemudian masing-masing yang hadir ditanyakan sikapnya. Alhamdulilah semua menerimanya. Bagi saya, karena PPP didirikan oleh para ulama dan Mbah Moen adalah ulama partai yang tertinggi, tidak ada kata lain kecuali sam'an wa tho'atan, saya dengar dan saya patuhi," lanjut Romy.

Nantinya, kata dia, Suryadharma tinggal mengadakan islah lanjutan dengan para ketua DPW seluruh Indonesia. Islah tersebut akan dilakukan pada mukernas siang ini.

"Demikian, teriring permohonan maaf bahwa perbedaan pendapat yang sangat tajam di tubuh PPP telah menyita ruang publik sedemikian lama. Terima kasih atas seluruh harapan dan doa karena akhirnya islah ini tercapai jua," tutup Romy.

Konflik dalam PPP berawal ketika Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 pada Minggu (23/4/2014). Suryadharma juga menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Pengurus lain di PPP menilai tindakan Suryadharma itu menyalahi hasil Mukernas III PPP. Mukernas yang diadakan di Bandung tersebut memutuskan bahwa PPP akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dari delapan nama itu, tidak ada nama Prabowo, bakal calon presiden dari Partai Gerindra.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com