Koalisi PPP dan Gerindra Terancam Batal

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Syariah DPP PPP Maimoen Zubeir mendesak seluruh unsur fungsionaris dan elite PPP untuk mematuhi hasil keputusan yang diambil di dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II DPP PPP pada 7-9 Februari 2014. Mukernas II tersebut membahas mekanisme koalisi yang akan dijalin oleh PPP dalam Pemilu 2014.

"Penentuan koalisi harus ditetapkan melalui rapimnas sebagaimana amanat Mukernas II," kata Maimoen saat memberikan pernyataan sikap dalam rapat pleno di kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (22/4/2014).

Mukernas yang diadakan di Bandung tersebut memutuskan bahwa PPP akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dari delapan nama itu, tidak ada nama Prabowo Subianto, bakal calon presiden dari Partai Gerindra.

Maimoen menambahkan, penentuan dukungan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden harus ditetapkan di dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) sebagaimana diamanatkan dalam Mukernas II. "PPP juga belum menentukan calon presiden dan calon wakil presiden," ujarnya.

Maimoen menyatakan, para kiai merasa prihatin atas konflik yang terjadi di dalam internal DPP PPP. Ia mengimbau agar semua pihak menahan diri untuk menciptakan situasi kondusif serta menghentikan segala upaya pemakzulan terhadap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Selain itu, ia meminta agar seluruh pihak dapat mendukung ijtihad politik yang dilakukan Suryadharma dalam membangun komunikasi politik dengan partai lain untuk menyusun koalisi strategis demi kemaslahatan agama, nusa, dan bangsa.

"Namun, langkah-langkah strategis harus dikonsultasikan dengan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Pakar," kata Maimoen.

Konflik dalam PPP berawal ketika Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 pada Minggu (23/4/2014). Suryadharma juga menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Pengurus lain di PPP menilai tindakan Suryadharma itu menyalahi hasil Mukernas III PPP. Mukernas memutuskan akan menjalin komunikasi politik dengan bakal capres yang ada, termasuk Joko Widodo, tetapi tak ada nama Prabowo.

Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elite dewan pimpinan pusat dan dewan pimpinan daerah PPP. Namun, Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya dan bahkan pada Jumat petang pekan lalu mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra di DPP PPP dengan dihadiri langsung oleh Prabowo.

Karena deklarasi itu, akhirnya Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi beserta Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuzy menggelar rapat pimpinan nasional PPP dan memutuskan memberhentikan sementara Suryadharma dari jabatan ketua umum. Rapimnas itu juga memutuskan koalisi dengan Gerindra batal demi hukum.