Busyro Minta Hadi Poernomo Terbuka untuk Mengurangi Dosa

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas meminta Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo untuk terbuka kepada KPK dalam menghadapi proses hukum di KPK. Keterbukaan Hadi, menurut Busyro, bisa membantu KPK dalam mengusut keterlibatan pihak lain.

"Kita minta kepada tersangka dan saksi-saksi untuk lebih fokus, terbuka saja. Pertama, ini kan bagaimana juga untuk kepentingan kepada rakyat," kata Busyro di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (22/4/2014).

Busyro juga menilai Hadi sebaiknya terbuka sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat. "Jika ada tersangka, saksi-saksi terbuka, rakyat akan memperoleh lagi sebagian haknya yang diambil lewat korupsi. Kedua, membantu melihat anatomi dan struktur pelakunya itu siapa lagi, ketiga mengurangi dosa," ucap Busyro.

Mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain, Busyro mengatakan, hal itu harus berdasarkan bukti-bukti. "Mungkin juga, tapi semuanya harus berbasis kepada bukti-bukti, ini kan sedang dikembangkan, dua alat bukti yang saling dukung, rumusnya itu," tuturnya.

KPK juga akan mengusut dugaan keterlibatan pihak swasta dalam kasus ini. Untuk itu, Busyro memastikan akan memeriksa pihak Bank Central Asia sebagai saksi.

KPK menetapkan Hadi Poernomo, selaku mantan Dirjen Pajak, sebagai tersangka kasus korupsi permohonan keberatan pajak PT Bank Central Asia Tbk tahun 2003. Hadi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirjen Pajak setelah menerima seluruh permohonan keberatan pajak PT BCA Tbk atas transaksi non-performing loan (NPL) sebesar Rp 5,7 triliun.

Kasus ini bermula dari pengajuan surat keberatan pajak oleh BCA pada 17 Juni 2003. Terhadap keberatan itu, pada 13 Maret 2004, Direktur PPh Ditjen Pajak mengirimkan surat pengantar risalah keberatan kepada Dirjen Pajak yang saat itu dijabat Hadi. Surat pengantar tersebut berisi hasil telaahan dan kesimpulan telaahan keberatan serta usulan kepada Hadi selaku Dirjen Pajak untuk menolak permohonan keberatan pajak BCA.

Namun, pada 18 Juni 2004 atau satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan atas keberatan pajak BCA, Hadi memerintahkan Direktur PPh selaku pejabat penelaah keberatan melalui nota dinas Dirjen Pajak tanggal 17 Juni 2004 untuk mengubah kesimpulan dan saran hasil telaahan keberatan wajib pajak PT BCA Tbk.

Menurut KPK, melalui nota dinas, Hadi meminta Direktur PPh, selaku pejabat penelaah, agar mengubah kesimpulan menjadi menerima seluruh keberatan. Karena nota dinas Dirjen Pajak yang menerima permohonan keberatan pajak BCA tersebut diterbitkan sehari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan atas permohonan BCA tersebut, Direktur PPh tidak punya cukup waktu dan kesempatan lagi untuk memberikan tanggapan terhadap nota dinas tersebut.

Nota dinas Dirjen Pajak yang dikeluarkan Hadi untuk menerima keberatan pajak BCA itu mengabaikan fakta bahwa materi keberatan yang sama juga diajukan sejumlah bank lain dan diputuskan ditolak. Atas perbuatan Hadi itu, negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp 375 miliar. Perhitungan tersebut berasal dari potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh BCA.