Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Raskin Tak Tepat Sasaran karena Harganya

Kompas.com - 22/04/2014, 07:37 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Patokan harga Rp 1.600 per kilogram beras untuk rakyat miskin (raskin), dinilai menjadi penyebab program tersebut kerap tak tepat sasaran. Rumah tangga sangat miskin masih terlalu berat menebus beras itu, terutama karena pemberian yang dilakukan dengan sistem rapel.

"Tidak tepat sasaran karena ada yang tidak mampu membeli rapel raskin. Misal rapel 3 bulan, berarti dia harus menebus 15 Kg dikalikan Rp 1.600 per Kg, dikalikan 3 bulan," kata Direktur Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Romi Dwi Susanto, di Kantor Kemenkokesra, Jakarta, Senin (21/4/2014).

Jatah raskin untuk November 2014 diserahkan menggunakan sistem rapel pada Februari 2014, berdasarkan data dari tim koordinasi raskin. Jatah raskin untuk Desember pun dibagikan pada Maret.

Menkokesra Agung Laksono menjelaskan, rapelan dua bulan tersebut dilakukan lantaran pada tahun ini terjadi banyak bencana seperti banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Dia berkeyakinan pembagian raskin menggunakan sistem rapel ini akan mengurangi beban masyarakat miskin.

Namun demikian, menurut Dwi, aspek pelaksanaan program raskin juga perlu dicermati. "Kita bayangkan mereka senang mendapat rapelan. Padahal mereka benar-benar tidak mampu menebus. Mungkin perlu dikaji, untuk yang benar-benar miskin itu ya tidak harus nebus. Karena ketidakmampuan ini menimbulkan potensi diambil alih orang yang bisa nebus," jelas Dwi.

Bagaimanapun juga, masyarakat sangat miskin tidak bisa disalahkan lantaran ketidakmampuannya menebus raskin. Dwi berpendapat yang terjadi di lapangan, rakyat miskin menjual hak mereka untuk mendapatkan raskin.

"Ada orang yang mau menebus Rp 4.000 per Kg, rumah tangga sasaran ini merasa seolah-olah untung. Padahal tidak. Malah, yang membeli tadi, kemudian menjual lagi dengan harga yang lebih tinggi dan merekalah yang untung," papar Dwi.

Pada tahun ini, pemerintah memberikan raskin kepada 15.530.897 rumah tangga sasaran, dengan alokasi 15 kilogram selama 12 bulan. Harga tebus raskin sama dengan tahun lalu yakni Rp 1.600 per kilogram. Sementara itu, realisasi penyaluran pada triwulan satu nasional, sudah mencakup rapelan November dan Desember, rata-rata mencapai 74,39 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com