Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tersandera Politik Angka

Kompas.com - 21/04/2014, 07:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Survei dan hasil hitung cepat belakangan menjadi bisnis yang tumbuh subur menjelang dan saat Pemilu. Keduanya menjadi penentu kebijakan dan terkadang menentukan nasib seorang calon anggota legislatif. Tak ayal, meski dibutuhkan, survei dan hitung cepat kerap menjadi momok menakutkan bagi partai dan para kadernya.

"Kita sudah terjebak dalam pendekatan kuantitatif. Seakan politik itu prosentase. Dua tambah dua sampai dengan empat. Padahal belum tentu empat kalau dalam politik," ujar Redaktur Senior Kompas Budiarto Shambazy di Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Jurnalis yang akrab disapa Mas Bas ini membandingkan budaya politik yang terbangun di Indonesia dengan negara demokrasi mapan seperti Amerika Serikat. Di negara paman Sam itu, Budiarto mengungkapkan, survei bukanlah tolak ukur utama dalam menentukan kebijakan. Survei yang dilakukan lebih kepada survei kualitatif, bukan persentase elektabilitas.

"Mereka mengambil keputusan bukan berdasar hasil survei. Kenapa? Banyak studi menelaah, dan kesimpulan utamanya bahwa hasil survei adalah hasil kuantifikasi politik. Itu tidak dipercayai warga Amerika. Mereka lebih percaya issues, telaah kualitatif," paparnya.

Budiarto menuturkan, dalam kampanye-kampanye calon presiden Amerika, terlihat jelas setiap calon memiliki karakter yang jelas, jejak rekam, gaya kepemimpinan, dan penguasaan isu yang matang. Sementara di Indonesia, dia belum melihat adanya kandidat capres yang memaparkan visi dan misinya. Yang mengemuka di media sekarang, justru saling serang untuk menggerus elektabilitas.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sidarto Danusubroto juga mengkritisi keberadaan lembaga survei yang juga konsultan politik. Dia melihat dari sejumlah survei yang ada, tidak sampai lima lembaga yang dinilainya objektif dalam memaparkan data.

"Yang lainnya, nggak jelas. Tergantung siapa yang bayar," tukas Sidarto.

Sidarto meminta agar para konsultan politik dan juga lembaga survei tak berkhianat dari pakem ilmu pengetahuan yang telah dimiliki. Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini menyebut konsultan politik yang tunduk pada rupiah sebagai "pelacur" intelektual.

"Menjaga kehormatan profesi untuk tidak tergelincir menjadi 'pelacur' intelektual. Konotasinya bersedia melakukan hal yang tidak dibenarkan hanya karena dibayar," ujar Sidarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com