Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berseberangan dengan Suryadharma, Sekjen PPP Mengaku Diancam

Kompas.com - 20/04/2014, 18:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.COM - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuzy, mengaku telah menerima ancaman dari orang tak dikenal saat konflik di internal partai berlambang kabah ini mengemuka ke publik. Ancaman itu datang dalam bentuk pesan singkat yang bernada intimidatif.

"SMS-SMS banyak saya terima. Intinya bahwa apa yang saya lakukan bersama teman-teman mendapat sejumlah intimidasi," ujar politisi yang akrab disapa Romy itu dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Romy mengaku tak terlalu memusingkan ancaman tersebut. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam sebuah partai adalah hal yang biasa terjadi. Romy menegaskan dirinya hanya ingin mempersiapkan PPP ke depan dalam menghadapi pemilihan presiden.

Romy juga mengecam aksi pengerahan massa yang datang ke kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro pada Sabtu (19/4/2014) malam. Massa yang mengaku-aku sebagai simpatisan PPP dan pendukung Suryadharma ini pun membuat rapat pimpinan harian yang rencananya akan dilakukan pada Minggu malam batal dilakukan.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat ini mengimbau agar semua pihak bisa bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Konflik PPP bermula saat Suryadharma Ali bersama Djan Faridz dan KH Noer hadir dalam kampanye Partai Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno pada akhir Maret lalu. Tak hanya hadir, Suryadharma bahkan melakukan orasi dan mendukung Prabowo Subianto maju sebagai capres.

Pada hari pemungutan suara tanggal 9 April lalu, kalangan internal PPP mulai menunjukkan perpecahan. Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi mengatakan tindakan Suryadharma telah membuat perolehan suara partai berbasis Islam ini turun. Suryadharma dianggap mengganggu konsolidasi kader di akar rumput dengan melimpahkan dukungannya ke partai lain, saat pileg belum selesai. Wakil Ketua Umum PPP lainnya, Suharso Monoarfa juga menyuarakan hal serupa.

Puncaknya, Suryadharma mengeluarkan surat pemecatan terhadap Suharso dan sejumlah ketua Dewan Pimpinan Wilayah. Kubu Suharso yang menentang Suryadharma bersama Emron langsung merapatkan barisan dan menggelar rapat pimpinan nasional, Sabtu malam dan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Suryadharma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com