Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/04/2014, 18:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan kejenuhannya terhadap isu orang hilang yang kerap dikaitkan dengan bakal calon presiden Gerindra Prabowo Subianto. Ia menyebut wacana ini sebagai isu rutin yang digencarkan menjelang Pemilu.

"Ini sudah menjadi isu rutin, wacana daur ulang. Bahkan oleh beberapa pihak menjadi fitnah rutin lima tahunan. Kami tidak melihat ada hubungannya dengan Prabowo," ujar Fadli dalam diskusi politik di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2014 petang).

Fadli mengatakan, kebanyakan serangan fitnah ini berasal dari dunia maya yang tidak jelas oknum mana yang menggencarkan. Bahkan, beberapa ormas atas nama pelindung hak asasi pun turut menyudutkan Prabowo. Fadli bersikukuh, nama Prabowo tidak terkait dalam masalah tersebut.

"Yang terlibat masalah dulu sudah diadili tahun 1999, sejumlah orang Kopassus. Masalah Trisakti juga sudah selesai, ada polisi yang terlibat. Sudah diadili juga," kata Fadli.

Fadli menilai, masalah menahun ini berkembang menjadi alat politik untuk menyerang partainya. Bahkan, Fadli menantang untuk mengajukan kasus tersebut ke ranah hukum jika ada bukti-bukti kuat yang bisa dipaparkan.

"Sekarang ini masalah orang hilang selalu jadi alat politik. 2004 lalu Prabowo enggak nyapres, tapi Wiranto yang maju. Saya justru diajak NGO untuk hantam Wiranto," kata Fadli. "Kalau betul-betul ingin atasi isu HAM, kita pisahkan dari persoalan politik. Jangan jadikan HAM sebagai alat politik," lanjutnya.

Dalam diskusi tersebut, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar pun mempertanyakan sikap Gerindra terhadap kasus orang hilang belasan tahun yang lalu.

"Jika peduli isu HAM, kenapa Partai Gerindra tolak diskusi orang hilang dan anggap sudah selesai? Kenapa saat bahas itu malah pembelaan personal?" tanya Haris.

Haris pun menyayangkan langkah parpol yang menurutnya hanya mengangkat isu-isu pemerataan kesejahteraan ekonomi. Sementara isu mengenai HAM termasuk hak mendapatkan keadilan dan kebenaran seolah diabaikan.

"Saat mereka jadi presiden, mereka mengemban masalah negara. Kenapa dalam konteks orang hilang enggak dibahas? Enggak hanya Gerindra, tapi partai lain juga," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com