Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/04/2014, 16:53 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, memiliki penilaian sendiri terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Sekadar informasi, JK merupakan tokoh yang kerap disebut-sebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi pada Pilpres 2014.

"Beliau (JK) sangat baik, bisa menguasai sosial dan ekonomi," kata Jokowi, di Taman Suropati 7, Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Jokowi pun tak menampik, semasa JK menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tak sedikit kebijakan populis yang telah diputuskan. Misalnya, kebijakan pengadaan tabung gas elpiji 3 kilogram serta memfasilitasi pertemuan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia.

Melihat kontribusi JK itu, Jokowi tidak khawatir—apabila nantinya ia dipasangkan dengan JK—tugasnya akan menjadi tumpang tindih. Menurut dia, dalam memimpin sebuah pemerintahan, harus ada kerja sama dan komunikasi yang baik antara pemimpin dan wakilnya.

"Bumi itu mataharinya satu. Yang penting pembagian tugasnya jelas dan tidak punya kepentingan. Jadi, semuanya gampang dan tidak ada masalah," kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi belum mau terbuka atas siapa tokoh yang berpotensi menjadi bakal cawapresnya. Pria asal Surakarta itu menyatakan akan menyebutkan nama-nama cawapres nanti secara bertahap, mulai dari lima calon, tiga calon, hingga keputusan final bakal cawapres yang akan mendampinginya.

Dalam memutuskan nama bakal calon wakil presiden, Jokowi tidak bekerja sendiri. Selain bersama tim dan kader PDI-P, pihaknya juga berkoordinasi dengan Partai Nasdem dalam mengomunikasikan bakal cawapres.

Diketahui, Partai Nasdem adalah partai yang sudah lebih dahulu merapat ke PDI-P dan mendukung pencapresan Jokowi. "Kita terbuka untuk bekerja sama dengan siapa pun. Tapi, yang pasti belum (diputuskan) cawapresnya," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menyatakan bahwa ia tidak memilih-milih latar belakang bakal cawapresnya. Dia siap menerima siapa pun bakal cawapresnya, baik dari kalangan ekonom, militer, profesional, maupun lainnya.

Selain JK, nama-nama figur lain yang mengemuka saat ini adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD; Menteri BUMN Dahlan Iskan; Ketua KPK Abraham Samad; Menko Perekonomian Hatta Rajasa; mantan KSAD TNI, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu; Panglima TNI Jenderal Moeldoko; dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com