Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jokowi "Bisa Gagalkan" Koalisi Indonesia Raya

Kompas.com - 19/04/2014, 14:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah hasil hitung cepat pemilu legislatif diketahui, semua partai politik langsung bermanuver. Hasilnya antara lain muncul wacana membentuk poros baru yang digagas partai berbasis massa Islam untuk menghadapi pemilu. Poros baru itu rencananya akan dinamai koalisi Indonesia Raya.

Namun, Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yudha mengatakan, poros baru itu sulit terealisasi. Pasalnya, tiap-tiap partai telah memiliki figur untuk diusung menjadi bakal calon presiden.

"Saya berharap ada poros baru di luar poros Jokowi dan poros Prabowo, tapi itu sulit," kata Hanta, dalam sebuah diskusi politik, di Cikini, Jakarta, Sabtu (19/4/2014).

Di luar itu, kata Hanta, keberadaan koalisi Indonesia Raya masih sangat rapuh. Selain sulit bersatu, partai-partai yang akan bergabung di dalamnya diperkirakan tak akan terlalu loyal. 

Hanta memberi contoh, bila PDI Perjuangan berniat mengambil salah satu ketua umum dari partai-partai tersebut untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilu pilpres, apakah partai tersebut akan bertahan di koalisi atau memilih menjadi cawapres?

Menurut Hanta, kemungkinan besar, partai memilih untuk mengajukan bakal cawapres untuk Jokowi ketimbang bertahan di dalam poros baru koalisi Indonesia Raya. "Bagaimana kalau Jokowi minta Pak Hatta (Rajasa) jadi cawapres, maka tak akan ada poros baru itu. Ini karena semua capres ingin jadi cawapresnya Jokowi," ujarnya.

Hanta menegaskan, saat ini semua partai sedang mencari cara untuk terlibat dalam pemerintahan selanjutnya. Salah satunya dengan menyuarakan koalisi Indonesia Raya untuk meningkatkan posisi tawarnya.

Selain poros Jokowi, kata Hanta, poros Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai bakal capres juga masuk dalam radar semua partai. Sulit bagi Hanta memercayai ada partai politik yang menolak ketika figurnya diminta untuk menjadi bakal cawapres Jokowi atau Prabowo.

"Taktisnya begini, ada capres yang dianggap kuat, Jokowi dan Prabowo. Semua partai menunggu, kalau diminta jadi cawapres, maka koalisi (Indonesia Raya) ini tak akan dibahas lagi," ujarnya.

Seperti diberitakan, pada Kamis (17/4/2014), Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais mengeluarkan usulan tentang koalisi Indonesia Raya. Koalisi itu dianggap Amien sebagai penyempurna koalisi poros tengah yang akan diisi oleh sebanyak mungkin partai politik.

Amien menyampaikan usulan itu dalam pertemuan tertutup dengan perwakilan semua partai berbasis massa Islam dan sejumlah ormas Islam. Usulan itu dilandasi pentingnya keterlibatan semua pihak dalam membangun Indonesia yang majemuk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com