Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jokowi "Bisa Gagalkan" Koalisi Indonesia Raya

Kompas.com - 19/04/2014, 14:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah hasil hitung cepat pemilu legislatif diketahui, semua partai politik langsung bermanuver. Hasilnya antara lain muncul wacana membentuk poros baru yang digagas partai berbasis massa Islam untuk menghadapi pemilu. Poros baru itu rencananya akan dinamai koalisi Indonesia Raya.

Namun, Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yudha mengatakan, poros baru itu sulit terealisasi. Pasalnya, tiap-tiap partai telah memiliki figur untuk diusung menjadi bakal calon presiden.

"Saya berharap ada poros baru di luar poros Jokowi dan poros Prabowo, tapi itu sulit," kata Hanta, dalam sebuah diskusi politik, di Cikini, Jakarta, Sabtu (19/4/2014).

Di luar itu, kata Hanta, keberadaan koalisi Indonesia Raya masih sangat rapuh. Selain sulit bersatu, partai-partai yang akan bergabung di dalamnya diperkirakan tak akan terlalu loyal. 

Hanta memberi contoh, bila PDI Perjuangan berniat mengambil salah satu ketua umum dari partai-partai tersebut untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilu pilpres, apakah partai tersebut akan bertahan di koalisi atau memilih menjadi cawapres?

Menurut Hanta, kemungkinan besar, partai memilih untuk mengajukan bakal cawapres untuk Jokowi ketimbang bertahan di dalam poros baru koalisi Indonesia Raya. "Bagaimana kalau Jokowi minta Pak Hatta (Rajasa) jadi cawapres, maka tak akan ada poros baru itu. Ini karena semua capres ingin jadi cawapresnya Jokowi," ujarnya.

Hanta menegaskan, saat ini semua partai sedang mencari cara untuk terlibat dalam pemerintahan selanjutnya. Salah satunya dengan menyuarakan koalisi Indonesia Raya untuk meningkatkan posisi tawarnya.

Selain poros Jokowi, kata Hanta, poros Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai bakal capres juga masuk dalam radar semua partai. Sulit bagi Hanta memercayai ada partai politik yang menolak ketika figurnya diminta untuk menjadi bakal cawapres Jokowi atau Prabowo.

"Taktisnya begini, ada capres yang dianggap kuat, Jokowi dan Prabowo. Semua partai menunggu, kalau diminta jadi cawapres, maka koalisi (Indonesia Raya) ini tak akan dibahas lagi," ujarnya.

Seperti diberitakan, pada Kamis (17/4/2014), Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais mengeluarkan usulan tentang koalisi Indonesia Raya. Koalisi itu dianggap Amien sebagai penyempurna koalisi poros tengah yang akan diisi oleh sebanyak mungkin partai politik.

Amien menyampaikan usulan itu dalam pertemuan tertutup dengan perwakilan semua partai berbasis massa Islam dan sejumlah ormas Islam. Usulan itu dilandasi pentingnya keterlibatan semua pihak dalam membangun Indonesia yang majemuk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com